KEPRI – Ketua DPW PKS Kepulauan Riau (Kepri), Suryani, mendukung pesan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 yang digelar di Jakarta, 19–20 Oktober 2026.
Suryani menilai pesan tentang kepemimpinan yang melayani, keadilan fiskal, serta keberpihakan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang nyata dan dirasakan langsung oleh warga.
Menurutnya, Bimteknas yang mengangkat tema kepemimpinan yang melayani dan kebijakan publik yang inovatif menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas pejabat publik PKS, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pesan tentang kepemimpinan yang melayani ini sangat relevan dengan kondisi Kepri sebagai daerah kepulauan. Pembangunan dan pelayanan publik harus dirasakan masyarakat, tidak hanya yang berada di pusat-pusat kota, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau,” ujar Suryani.
Ia mengatakan, karakter geografis Kepri yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut membutuhkan kebijakan pembangunan dan penganggaran yang mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Suryani adalah dorongan mengenai keadilan fiskal. Menurutnya, perhitungan anggaran harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah, termasuk biaya untuk menjangkau masyarakat yang tersebar di berbagai pulau.
“Untuk Kepri, keadilan fiskal menjadi sangat penting. Biaya pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan tentu memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, kebijakan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Suryani juga menekankan pentingnya pejabat publik untuk tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi turun mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan persoalan yang disampaikan mendapatkan tindak lanjut.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian di Kepri, seperti infrastruk tur, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah hingga kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan.
“Semangat melayani itu harus diwujudkan dengan mendengar masyarakat dan kemudian memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, legislatif dan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Suryani memberikan perhatian terhadap pesan mengenai pembenahan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kelancaran rantai pasok energi sangat penting bagi Kepri yang memiliki wilayah geografis tersebar.
“Distribusi BBM harus memperhitungkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Ketersediaan energi bukan hanya menyangkut kebutuhan masyarakat, tetapi juga sangat berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi,” katanya.
Suryani juga mengapresiasi kepedulian para pejabat publik PKS yang turut menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Suryani menilai aksi tersebut menjadi bentuk nyata dari pesan kepemimpinan yang melayani. Menurutnya, pejabat publik tidak hanya dituntut menghasilkan kebijakan, tetapi juga memiliki kepedulian dan hadir ketika masyarakat menghadapi musibah.
“Saya mengapresiasi kepedulian para pejabat publik PKS yang dalam kegiatan kemarin turut menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu korban karhutla. Saat QR Code donasi diumumkan, terkumpul Rp370.080.658. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya berbicara tentang kebijakan, tetapi juga tentang kepedulian dan kehadiran ketika masyarakat membutuhkan,” ungkap Suryani.
Ia berharap semangat kepedulian tersebut terus dipelihara dan diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan yang terdampak bencana.
“Semangat tanggap bencana dan kepedulian seperti ini harus terus dijaga. Ketika masyarakat menghadapi musibah, pejabat publik harus hadir dan memberikan manfaat,” katanya.
Suryani juga menyambut dorongan reformasi tata kelola pasar modal yang disampaikan dalam Bimteknas. Ia menilai transparansi dan kepercayaan merupakan fondasi penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat.
Bagi Kepri, kata dia, iklim usaha yang sehat akan berkontribusi terhadap peningkatan investasi sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dalam isu perlindungan keluarga dan anak, Suryani juga menyatakan dukungan terhadap perhatian yang diberikan terhadap agenda perlindungan generasi muda melalui proses legislasi.
Ia berharap seluruh arahan yang disampaikan dalam Bimteknas PKS 2026 tidak berhenti sebagai pesan, tetapi diterjemahkan menjadi kerja nyata dan terukur oleh seluruh pejabat publik PKS.
� �Tantangan Kepri cukup kompleks, mulai dari pemerataan anggaran dan pelayanan di wilayah kepulauan, kelancaran pasokan energi, sampai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Semua itu membutuhkan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat,” tegasnya.
Suryani mendorong seluruh pejabat publik PKS di Kepri untuk terus mengawal aspirasi masyarakat melalui fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.***
Tags:
