Sebagai contoh, sebuah kebijakan yang hanya dihitung dari sisi efisiensi ekonomi dapat menimbulkan dampak langsung terhadap rumah tangga. Begitu pula kebijakan terkait kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pengeluaran keluarga.
“Perspektif keluarga harus menjadi bagian dari pertimbangan ketika pemerintah membuat kebijakan,” katanya.
Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga legislatif. Setiap regulasi, baik yang berkaitan dengan pajak, tata ruang maupun sektor lainnya, menurut Eko, perlu dilihat dampaknya terhadap perlindungan dan penguatan keluarga.
Ia juga mengajak organisasi-organisasi perempuan untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya ketahanan keluarga.
Menurutnya, keluarga harus terus diperkuat melalui pelaksanaan berbagai fungsi keluarga. Ketika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, berbagai persoalan sosial berpotensi muncul di tengah masyarakat.
Dunia pendidikan pun memiliki peran yang tidak kalah penting. Sekolah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat membangun kerja sama dengan keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas.
Sementara dunia usaha diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga, termasuk memberikan ruang bagi pekerja untuk tetap memiliki waktu berkualitas bersama keluarga.
“Jangan sampai seluruh waktu habis untuk bekerja, sehingga tidak ada ruang bagi keluarga,” ujarnya.
Eko juga mendorong keterlibatan tokoh agama dan komunitas dalam menyuarakan isu ketahanan keluarga. Menurutnya, persoalan keluarga tidak seharusnya hanya dianggap sebagai urusan perempuan atau ibu-ibu.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tantangan sosial saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk laki-laki, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Pentingnya Kolaborasi
Di akhir pemaparannya, Eko menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, ketika menyangkut kepentingan masyarakat, seluruh pihak harus mampu mengesampingkan perbedaan latar belakang, organisasi maupun pilihan politik.
“Kalau sudah urusannya kesejahteraan masyarakat, kita harus bersama-sama. Jangan sampai perbedaan membuat kita enggan berkolaborasi, padahal tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sejumlah hal yang perlu diperkuat dalam kolaborasi tersebut, di antaranya penyediaan dan pemanfaatan data bersama, penyusunan program yang terintegrasi, pembagian peran antarinstansi dan organisasi, integrasi layanan, dukungan anggaran serta evaluasi bersama.
Dengan adanya data dan koordinasi yang baik, berbagai pihak diharapkan tidak menjalankan program yang sama secara tumpang tindih.
“Jangan sampai organisasi A mengerjakan satu hal, organisasi B dan C juga mengerjakan hal yang sama tanpa koordinasi. Akan lebih baik jika ada pembagian tugas dan peran sesuai dengan kemampuan masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi bersama juga menjadi bagian penting dari setiap program. Evaluasi, menurutnya, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi sebagai upaya memperbaiki program dan pembinaan ke depan.
“Kalau dievaluasi, semuanya harus berlapang hati. Bisa jadi apa yang kita lakukan belum sempurna, bisa jadi pihak lain lebih maju atau memiliki sumber daya yang lebih banyak. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pembinaan dan pembangunan di masa yang akan datang,” tutupnya.*
Tags:BIPEKA, Eko Yuliarti Siroj, PKS Kepri
