KEPRI – Penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan layak, dan menjaga daya beli. Karena itu, capaian penurunan kemiskinan di Kepulauan Riau (Kepri) perlu diikuti evaluasi yang terukur terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Kepri sekaligus Sekretaris Komisi II, Wahyu Wahyudin mengapresiasi upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi mengenai indikator dan faktor yang melatarbelakangi penurunan tersebut agar capaian statistik dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan di Kepri. Ini patut diapresiasi. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui indikator apa yang digunakan sehingga angka tersebut mengalami penurunan,” ujar Wa hyu, Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk dalam laporan tersebut, persentase penduduk miskin di Kepri pada Maret 2026 tercatat sebesar 4,09 persen, turun dari 4,26 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 114.550 menjadi 111.220 orang, atau sekitar 3.330 orang.
Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa indikator kemiskinan perlu dibaca bersama sejumlah variabel lain, seperti tingkat pengangguran, kualitas lapangan kerja, pendapatan rumah tangga, dan perubahan harga kebutuhan pokok. Ia mendorong pemerintah dan BPS memberikan penjelasan yang transparan dan mudah dipahami mengenai metode penghitungan garis kemiskinan serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan angka tersebut.
“Ketika angka kemiskinan turun, kita perlu melihat apakah daya beli masyarakat ikut meningkat, pengangguran berkurang, dan risiko kehilangan pekerjaan dapat ditekan. Jangan sampai perbaikan statistik belum sepenuhnya sejal an dengan pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Menurut Wahyu, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan menuntut kebijakan pengentasan kemiskinan yang mempertimbangkan kondisi setiap wilayah. Kebutuhan masyarakat perkotaan, pekerja di kawasan industri, nelayan, pelaku UMKM, hingga keluarga berpenghasilan rendah memiliki tantangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menegaskan, penurunan kemiskinan seharusnya menjadi pijakan untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, menjaga daya beli, dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Keberhasilan pembangunan, menurut Wahyu, tidak cukup diukur dari membaiknya angka statistik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, menyekolahkan anak, dan memperoleh penghidupan yang layak.***
Tags:pks, Wahyu Wahyudin
