PKS : Capres Koalisi Partai Islam Bisa Dari Non Partai

PKS Kepri - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi partai Islam, bisa datang dari kader partai atau non-partai. Yang terpenting menurutnya, para kandidat itu nanti memiliki program kerja keumatan dan kebangsaan yang jelas lima tahun ke depan. 

"Program utama capres dan cawapres koalisi partai Islam menurut saya tidak usah muluk-muluk, cukup fokus pada tiga hal yakni keteladanan relijius, ketahanan pangan dan keamanan publik," kata Almuzzammil Yusuf, Selasa (22/4).

Tentang keteladanan relijius, lanjut Muzzammil, capres dan cawapres Koalisi Partai Islam harus orang yang mampu melaksanakan syiar minimal Islam kepada publik.

"Minimal capres-cawapres itu jelas sholat lima waktunya tepat waktu berjamaah bersama para menteri-menterinya di sela-sela sidang kabinet. Itu adalah syiar minimal keseharian kepala negara di negara mayoritas Muslim. Sehingga rakyat akan meniru," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Selain itu, ujar Muzzammil, capres dan cawapres dari Koalisi Partai Islam akidahnya harus bersih dan akhlak minimalnya tidak melakukan hal-hal tercela. "Jika tiang agama kokoh, maka tiang negara akan kokoh. Insya Allah pemimpin negara yang seperti ini akan mendatangkan keberkahan bagi rakyatnya," ujar dia.

Program kedua capres dan cawapres koalisi partai Islam adalah pembebasan masyarakat dari haus dan lapar melalui program ketahanan pangan.

"Dalam bahasa Alqurannya ath'amahum min ju'. Program ini  kemudian bisa diperluas dengan pemenuhan 4 kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, papan, pendidikan dan kesehatan," ungkapnya.

Program ketiga, menurut Muzzammil memberikan jaminan keamanan atau 'wa amanahum min khouf' kepada publik, melalui penghormatan HAM dan penegakan hukum dan keadilan.

"Capres koalisi partai Islam harus melakukan reformasi dan penguatan TNI, Polri, dan aparatur penegak hukum lainnya," kata Muzzammil.

Rasa keamanan dan keadilan tersebut, ujar Muzzammil, akan mudah dihadirkan manakala seleksi aparatur negara, sipil maupun militer, dilakukan secara jujur, transparan, berkualitas, dan tidak ada suap.

"Sehingga para aparatur negara yang melayani publik benar-benar putra-putri terbaik pelayan masyarakat. Sehingga nantinya sektor pelayanan publik akan prima dan menerapkan anti diskriminasi terhadap warga negara. Itulah ciri Islam yang merahmati semua golongan," ungkapnya.

Ditegaskan Muzzammil, tiga syarat dasar kelahiran masyarakat Madani yang ideal itulah yang belum hadir dari lebih 15 tahun perjalanan reformasi. "Koalisi partai Islam murni atau kombinasi dengan partai nasionalis, harus merealisisasikan 3 program tersebut agar negara adil makmur terwujud," pungkasnya. [jpnn]