PKS Kepri

PKS Bantah Utang Digunakan Produktif Untuk Infrastruktur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-ebH3LsZ5DVI/XDQmO--PwqI/AAAAAAAAEho/zTzbs4lrCCcPOBy7rh3VsaSZtePLIBB-gCLcBGAs/s1600/Ecky%252BAwal%252BMucharam%252B%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-ebH3LsZ5DVI/XDQmO--PwqI/AAAAAAAAEho/zTzbs4lrCCcPOBy7rh3VsaSZtePLIBB-gCLcBGAs/s640/Ecky%252BAwal%252BMucharam%252B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>
<b><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;"><br /></span></b>
<b><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> - Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam membantah pernyataan Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi yang mengatakan utang dimiliki Pemerintah termasuk kategori produktif karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur.<br />
<br />
“Pernyataan tersebut merupakan upaya penyesatan logika masyarakat, karena utang Pemerintah akan tercatat secara terpusat sebagai pembiayaan Pemerintah, yang nantinya akan dipakai untuk semua pos belanja” demikian disampaikan Ecky kepada wartawan Minggu (6/1/2019) di Jakarta.<br />
<br />
Ecky menjelaskan, “Utang dalam negeri Pemerintah tidak bersifat spesifik untuk satu pos belanja tertentu seperti infrastruktur, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit, dimana pos belanjanya merupakan akumulasi dari semua pos belanja. Masyarakat perlu diedukasi bahwa justru pos belanja pegawai dan belanja barang tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan belanja modal”.<br />
<br />
Ecky juga membeberkan beberapa point yang bertentangan denga pernyataan Biro Keuangan dan Layanan Informasi, Kementrian Keuangan.<br />
<br />
“Semenjak 2014, pos belanja pegawai dan belanja barang telah tumbuh sebesar berturut-turut 49,7% dan 92%, sedangkan belanja modal hanya tumbuh 37%, jadi dari sisi mana bisa diklaim produktif” tambahnya.<br />
<br />
Ecky mengatakan, justru utang Pemerintah bisa membengkak akibat adanya mismanajemen anggaran Pemerintah, terutama pada tahun 2015 dan 2016.<br />
<br />
“Target penerimaan yang tidak realistis menyebabkan Pemerintah harus menambah utang untuk menutup shortfall tersebut, sehingga pada akhir tahunnya realisasi defisit Indonesia membengkak, contohnya 2015 yang bertambah sebesar Rp 76 Trilun dan 2016 yang bertambah Rp 35 Triliun”. Ujar Aleg asal Jabar ini.<br />
<br />
Menurutnya, kedua defisit itu terjadi karena mismanajemen, jadi bersifat tidak terencana, yang pada akhirnya akan memiliki efek minimum bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di titik ini justru rakyat dirugikan.<br />
<br />
“Defisit yang tidak terencana tersebut justru merugikan, terutama karena akhirnya tidak dapat terserap secara optimal, hal ini terlihat dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada tahun 2015 dan 2016 yang mencapai Rp 24 Triliun dan Rp 26 Triliun. Silpa ini justru merugikan, karena artinya Pemerintah berutang tetapi tidak digunakan dan sudah menanggung beban bunga yang ada” tutup Ecky.<br />
<br />

PKS Bantah Utang Digunakan Produktif Untuk Infrastruktur

PKS Kepri - Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam membantah pernyataan Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komuni...

PKS Gelar Pengajian Aswaja

PKSTV Kepri 0 PKS 20:16

PKS Gelar Pengajian Aswaja

Kajian Bersama KH. Muhammad Idrus Ramli / PKSFoto : Amir PKS Kepri - PKS Batam menggelar pengajian Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja...

PKS Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018

PKSTV Kepri 0 PKS 11:07

PKS Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018

Gambar ilustrasi PKS Kepri - Mataram (29/11) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali meraih penghargaan juara 1 (satu) Keterbukaa...

Kader PKS Ramaikan Reuni 212 dan Jaga Ukhuwah Islamiyah

PKSTV Kepri 0 PKS 11:04

Kader PKS Ramaikan Reuni 212 dan Jaga Ukhuwah Islamiyah

Ilustrasi Massa Aksi 212 (dok PKS Foto) PKS Kepri - Jakarta (29/11) -- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi memin...

Reuni 212 Positif untuk Mengokohkan Keindonesiaan

PKSTV Kepri 0 PKS 11:01

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-XgOIy63bVdA/XANY-aNk01I/AAAAAAAAEg8/WF_sks8O8FAzeWjb1IDuIZwO6Jm2ek3GACLcBGAs/s1600/pks.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="726" height="358" src="https://4.bp.blogspot.com/-XgOIy63bVdA/XANY-aNk01I/AAAAAAAAEg8/WF_sks8O8FAzeWjb1IDuIZwO6Jm2ek3GACLcBGAs/s640/pks.PNG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="text-muted">Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> -  Jakarta (29/11) -- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli 
Juwaini menilai positif rencana acara Reuni 212 yang akan 
diselenggarakan pada Minggu 2 Desember nanti di Lapangan Monas.
</div>
<div class="text-justify">
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya ini akan menjadi ajang untuk mengokohkan Indonesia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya lihat acara ini positif untuk mengokohkan keindonesiaan. Spirit
 212 itu positif sejak awal karena ia lahir sebagai reaksi atas tindakan
 yanga menodai keindonesiaan yaitu penista agama," kata Jazuli.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena spirit itulah, lanjut Jazuli, sejatinya peserta aksi-aksi yang
 lalu bukan saja umat Islam tapi juga nonmuslim. Bukan hanya orang 
Jakarta tapi datang dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Ini 
bukti kebhinekaan dari aksi-aksi selama ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena itu, menurut Anggota Komisi I ini, tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan dari ghirah umat ini. Justru gerakan 212 bisa menghasilkan
 senyawa dan energi positif bagi bangsa karena nuansa ukuwah 
(persaudaraan) yang sangat kental terasa pada gerakan ini. Bukan hanya 
ukhuwah sesama umat Islam tapi juga sesama warga bangsa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Negara sudah semestisnya mengapresiasi dan memberi ruang bagi 
tumbuhnya kesadaran ukhuwah ini karean spiritnya untuk menjaga bangsa 
ini, menjaga keindonesiaan yang kita cintai bersama sejalan dengan 
nilai-nilai dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945," tandasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPR Dapil Banten ini juga mengharapkan agar tidak ada yang 
meragukan kedewasaan umat dan rakyat dalam menggelar aksi seperti reuni 
212. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan yang justru 
kontraproduktif di tengah suasana yang kondusif.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Umat dan rakyat ini sungguh dewasa dalam berdemokrasi. Terbukti 
aksi-aksi umat sejak era 411, 212 dan setelahnya yang melibatkan jutaan 
orang semua berlangsung aman, tertib dan terkendali. bahkan kebersihan 
pun begitu terjaga, tidak ada taman yang terinjak-injak. Sebaliknya kita
 mendapati atmosfir kesejukan dalam aksi-akasi tersebut. Jadi mari kita 
sambut reuni 212 ini dengan suka cita dan penuh kegembiraan," tegas 
Jazuli.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Meski demikian, Ketua Fraksi PKS berarap kepada seluruh peserta yang 
akan ikut Reuni 212 harus tetap menjaga ketertibat dan mewaspadai setiap
 gangguan termasuk provokator yang mungkin saja membuat kegaduhan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber :</div>
<div style="text-align: justify;">
https://pks.id </div>
</div>

Reuni 212 Positif untuk Mengokohkan Keindonesiaan

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini PKS Kepri - Jakarta (29/11) -- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai positif rencana acar...

Alasan Dibalik PKS Perjuangkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

PKSTV Kepri 0 PKS 21:42

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-DHPCn0rbF6E/W_bAWKHXRUI/AAAAAAAAEgw/XJRJHd3oZLczxJEA7kJJX3dY_Pmr4CMbACLcBGAs/s1600/sim%2Bpks.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="784" height="434" src="https://4.bp.blogspot.com/-DHPCn0rbF6E/W_bAWKHXRUI/AAAAAAAAEgw/XJRJHd3oZLczxJEA7kJJX3dY_Pmr4CMbACLcBGAs/s640/sim%2Bpks.PNG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="text-muted">Juru Bicara PKS Muda Bidang Ekonomi, Muhammad Kholid  saat konferensi pers di kantor DPP PKS, Kamis (22/11) (Donny/PKSFoto)</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> - Jakarta (22/11) -- Juru Bicara PKS Muda Bidang 
Ekonomi, Muhammad Kholid sebutkan PKS akan mengusung keberpihakan 
ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Termasuk janji untuk 
menghapus pajak sepeda motor dan pemberlakukan SIM seumur hidup.
</div>
<div class="text-justify">
<div style="text-align: justify;">
Kholid menjelaskan, gagasan ini sebagai bentuk protes pada 
pemerintahan Jokowi JK yang dinilai terlalu menguntungkan pihak pemodal 
dan menyulitkan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita mengusung politik ini sebagai keadilan sosial, jangan hanya 
kelompok the have yang diberikan insentif dan orang-orang yang tidak 
memiliki aset tidak mendapatkan keuntungan, PKS ingin memberikan 
intensif ini kepada masyrakat," terang Kholid saat konferensi pers di 
kantor DPP PKS, Kamis (22/11/2018).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kholid juga memaparkan beberapa kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang 
berpihak pada pemodal tersebut memberikan kerugian yang besar kepada 
negara, seperti hilangnya triliyunan rupiah dari kebijakan tax holiday.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemerintah sekarang sangat sensitif terhadap para pemodal, sehingga 
mereka punya tax holiday, kawan-kawan pasti tau betul estimasi 
penerimaan yang hilang itu sekitar 140-145 Triliyun, Tax Amnesty itu 
lebih besar lagi," paparnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, Kholid menyebutkan 
jika PKS menang pada pemilu mendatang, PKS akan berusaha mengembalikan 
kiblat keberpihakan tersebut kepada masyarakat, khususnya masyarakat 
kelas ekonomi kecil dan menengah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pertumbuhan ekonomi kita 65% disumbang oleh konsumsi masyarakat, 
sekarang konsumsi masyarakat kita melemah, karena semua serba mahal. 
Penghapusan Pajak sepeda motor merupakan keberpihakan PKS kepada kelompk
 lemah, melalui kebijakan ini kita akan meringankan beban mereka," 
tutupnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber  :</div>
<div style="text-align: justify;">
http://pks.id</div>
</div>

Alasan Dibalik PKS Perjuangkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

Juru Bicara PKS Muda Bidang Ekonomi, Muhammad Kholid saat konferensi pers di kantor DPP PKS, Kamis (22/11) (Donny/PKSFoto) PKS Kepri ...

Hapus Pajak Sepeda Motor, Ini Janji Konkret PKS Bukan Pencitraan

PKSTV Kepri 0 PKS 21:39

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-8vTElyq9aDQ/W_a_oAXcMpI/AAAAAAAAEgo/NdoeFYXWAXAS21bacD4K7HB_GbidODWqQCLcBGAs/s1600/sim%2Bpks.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="788" height="422" src="https://3.bp.blogspot.com/-8vTElyq9aDQ/W_a_oAXcMpI/AAAAAAAAEgo/NdoeFYXWAXAS21bacD4K7HB_GbidODWqQCLcBGAs/s640/sim%2Bpks.PNG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="text-muted">Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian di Kantor DPP PKS, Kamis (22/11) (dok Humas PKS)</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> - Jakarta (22/11) -- Kampanye gagasan yang diusung 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal penghapusan pajak sepeda motor dan 
sim seumur hidup disebut sebagai janji konkret yang bisa diwujudkan, 
bukan sekedar pencitraan.
</div>
<div class="text-justify">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian 
menuturkan, kebijakan ini berangkat dari hasil kajian yang matang dengan
 melibatkan beberapa kepala daerah dari PKS.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sebagai partai politik, kami tentu menawarkan gagasan kampanye yang 
bukan sekedar pencitraan, tetapi ini adalah janji kongkrit kami yang 
sudah kami kaji, sudah kami diskusikan dengan kepala daerah yang kami 
miliki, dan ini insya Allah bisa realistis untuk diwujudkan," jelas 
politisi PKS ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Salah satu hasil kajiannya, menurut Pipin, kemacetan di jalan raya 
paling banyak disebabkan oleh kendaraan roda empat, dibandingkan roda 
dua. Ia menuturkan, minat masyarakat terhadap kendaraan roda dua masih 
tinggi, karena dianggap lebih murah dan efektif untuk saat ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itulah yang menjadi peluang ekonomi bagi ojek online untuk 
menjadi alternatif transportasi umum, diluar kereta rel listrik (KRL) 
commuter line yang dapat mengangkut jutaan penumpang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saat ini, ojek online menjadi salah satu transportasi umum yang 
diminati, mudah, murah dan efektif bagi masyarakat. Beberapa kajian 
kalau kita baca, commuterline dalam satu hari mengangkut satu juta 
penumpang. Sedangkan ojek online 15 juta dalam satu minggu. Artinya 
perbandingannya hampir dua kali lipat, 15 juta dan tujuh juta," ujar 
Pipin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengkritisi beberapa insentif yang digulirkan pemerintah karena 
lebih cenderung berpihak kepada masyarakat kalangan atas dan pemodal, 
sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat bawah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jadi kami kira, kebijakan pemerintah harus melihat bagaimana 
perkembangan kondisi saat ini. Jadi keberpihakan kita kepada roda dua 
ini sangat rasional dan betul-betul dibutuhkan. Mungkin ini akan pro dan
 kontra, tetapi yang diuntungkan adalah masyarakat kecil. Dan itulah 
prioritas kampanye PKS ke depan," ujarnya lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan dasar itulah, Pipin mengemukakan alasan partainya melahirkan dua kebijakan yang dianggap pro kepentingan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Intinya keadilan sosial bagi mereka. Dan tentu, ini kampanye gagasan
 bagi kami. Saya kira, partai lain belum menyampaikan ini. Ini adalah 
janji kampanye PKS," imbuhnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber :</div>
<div style="text-align: justify;">
http://pks.id </div>
</div>

Hapus Pajak Sepeda Motor, Ini Janji Konkret PKS Bukan Pencitraan

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian di Kantor DPP PKS, Kamis (22/11) (dok Humas PKS) PKS Kepri - Jakarta (22/11) -- Kampany...

Komisi V: Penghapusan Pajak Sepeda Motor Relevan dengan Kondisi Rakyat

PKSTV Kepri 0 PKS 21:36

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-XQxRGyUzA1s/W_a-n1RVJ_I/AAAAAAAAEgc/F4i8XhzrXdUgiuFuKlgDNQyP_yxDqWzyACLcBGAs/s1600/sim%2Bpks.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="518" data-original-width="783" height="422" src="https://3.bp.blogspot.com/-XQxRGyUzA1s/W_a-n1RVJ_I/AAAAAAAAEgc/F4i8XhzrXdUgiuFuKlgDNQyP_yxDqWzyACLcBGAs/s640/sim%2Bpks.PNG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="text-muted">Komisi V: Penghapusan Pajak Sepeda Motor 
Relevan dengan Kondisi Rakyat dalam Pers Releas di Kantor DPP PKS, 
Jakarta, Kamis (22/11) (dok Humas PKS)</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> - Jakarta (22/11) -- Partai Keadilan Sejahtera 
menawarkan kampanye gagasan berupa penghapusan pajak sepeda motor dan 
pemberlakukan sim seumur hidup.
</div>
<div class="text-justify">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit 
Sosiantomo, kampanye ini relevan dengan kondisi sosial masyarakat 
sekarang. Mengingat kendaraan bermotor, seperti sepeda motor telah 
menjadi faktor produksi yang bernilai ekonomi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami rasa, kebijakan untuk bebaskan pajak kendaraan sepeda motor 
akan disambut baik oleh masyarakat. Kita ingin menjadikan sepeda motor 
semakin produktif digunakan untuk berbagai kegiatan. Terutama di 
daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh angkutan umum, seperti di 
pedesaan dan pegunungan. Dibutuhkan transportasi yang efektif melalui 
sepeda motor," ujar wakil rakyat dari Fraksi PKS Dapil Jatim I.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sigit menjelaskan, jika partainya menang pada pemilu 2019 mendatang, 
dua kebijakan ini tidak bertentangan dengan kebijakan untuk meminimalkan
 angka kecelakaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena, menurut Sigit, kampanye SIM seumur hidup tidak menghapuskan 
seleksi pemberian SIM kepada pengemudi yang layak. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami yakin, dua 
kebijakan tadi tidak bertentangan dengan kebijakan zero accident untuk 
mengurangi angka kecelakaan seminim mungkin di jalan raya. Tidak butuh 
waktu lama, dan menjamin yang akan diberikan sim adalah orang yang sudah
 layak," jelas Sigit.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia juga meyakinkan, kampanye gagasan PKS ini tidak akan menggenjot 
penjualan sepeda motor di masyarakat. "Mungkin yang akan booming kalau 
DP-nya nol persen," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber :</div>
<div style="text-align: justify;">
http://pks.id </div>
</div>

Komisi V: Penghapusan Pajak Sepeda Motor Relevan dengan Kondisi Rakyat

Komisi V: Penghapusan Pajak Sepeda Motor Relevan dengan Kondisi Rakyat dalam Pers Releas di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11) (dok ...

PKS Komitmen Perjuangkan Kebijakan yang Tak Bebani Rakyat Kecil

PKSTV Kepri 0 PKS 21:33

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-A0cOklHuI28/W_a98MS8j1I/AAAAAAAAEgU/2YWUWtr-gd47OtmycVSqs3AOAYq79_RtQCLcBGAs/s1600/sim%2Bpks.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="784" height="424" src="https://3.bp.blogspot.com/-A0cOklHuI28/W_a98MS8j1I/AAAAAAAAEgU/2YWUWtr-gd47OtmycVSqs3AOAYq79_RtQCLcBGAs/s640/sim%2Bpks.PNG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="text-muted">Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, 
Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza, di 
Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11). (Donny/PKSFoto)</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> - Jakarta (22/11) -- Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) berkomitmen akan terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang 
tidak membebani masyarakat kecil.
</div>
<div class="text-justify">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini disampaikan Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, 
Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza, di 
Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di Parlemen kita bisa melihat, PKS memberikan catatan kritis 
terhadap Tax Amnesty, PKS juga perjuangkan untuk tidak menaikan Tarif 
Dasar Listrik, kami juga mengkritisi anggaran pemerintah yang tidak pro 
rakyat, itu bentuk perjuangan Parlemen yang sudah rutin PKS lakukan" 
terang lelaki lulusan Doktor Ekonomi Islam tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedepan PKS akan terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang dapat meringakan beban masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Salah satunya menurut Handi adalah dengan menghapuskan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kedepannya ini akan kita perjuangkan, karena kebijakan ini berdampak
 langsung pada masyarakat. Kita melihat sekarang di masyarakat kita, 
motor bukan lagi menjadi alat transportasi semata, tapi juga sudah 
berubah menjadi alat produksi masyarakat untuk mencari penghasilan," 
katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, Handi menambahkan 
kebijakan ini juga merupakan bentuk kompensasi kepada masyarakat atas 
transportasi publik Indonesia yang masih belum layak dan ramah untuk 
penumpang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ini juga bentuk kompensasi yang diterima oleh masyarakat kelas bawah
 ketika transportasi publik kita belum memadai artinya belum layak. 
Selama ini belum ada (transportasi layak), maka kebijakan ini akan terus
 kami perjuangkan," terangnya.</div>
</div>

PKS Komitmen Perjuangkan Kebijakan yang Tak Bebani Rakyat Kecil

Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza, di Kantor DPP PKS, Jakar...

PKS Kepri

[Widget_Title][slider2][recent][5]

[Seputar Kepri][slider1][recent][9]

PKS Bantah Utang Digunakan Produktif Untuk Infrastruktur

PKS Gelar Pengajian Aswaja

PKS Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018

Kader PKS Ramaikan Reuni 212 dan Jaga Ukhuwah Islamiyah

Reuni 212 Positif untuk Mengokohkan Keindonesiaan

Alasan Dibalik PKS Perjuangkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

Hapus Pajak Sepeda Motor, Ini Janji Konkret PKS Bukan Pencitraan

Komisi V: Penghapusan Pajak Sepeda Motor Relevan dengan Kondisi Rakyat

PKS Komitmen Perjuangkan Kebijakan yang Tak Bebani Rakyat Kecil

[Taujih][horizontal][recent][5]

[Aleg Bicara][horizontal][recent][5]

[Pilkada][horizontal][recent][5]

Popular Posts

Blog Archive