GuidePedia

0
BATAM - Raden Hari Tjahyono Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau mendorong Pemprov Kepri melakukan mediasi atau memfasilitasi pertemuan antara Bupati Bintan dan Wali Kota Tanjungpinang untuk membahas dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan mencari solusi yang terbaik. 

Tanjungpinang dan Bintan adalah dua wilayah yang berada dalam satu pulau, ketika PPKM Darurat diterapkan di Kota Tanjungpinang tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat tetapi juga membawa dampak terhadap masyarakat Bintan. 

"Tanjungpinang dan Bintan kan satu pulau hanya beda Pemda, pasti kebijakan PPKM Darurat ini menimbulkan gesekan, buktinya sekarang ada demonstrasi. Tentu di tengah pandemi ini sesuatu hal yang tidak diharapkan, tapi mau bagaimana lagi Pemda tak bisa meminimalisir dampak sosial ekonomi dari kebijakan, akhirnya masyarakat yang bergerak," kata Raden Hari Tjahyono di Batam, Kamis (15/07/2021). 

Oleh karenanya sebelum terjadi gesekan lebih luas, Anggota Fraksi PKS Kepri ini berharap Pemprov Kepri segera mengambil langkah untuk memfasilitasi pertemuan dengan kedua daerah agar tidak ada pihak yang saling dirugikan.

"Kebijakan PPKM Darurat ini kan adopsi yang di Jawa dan Bali yang punya mobilitas tinggi, Tanjungpinang dan Bintan saya pikir tidak seperti daerah Jawa yang secara jumlah penduduk juga banyak, saya mendorong Pemprov Kepri segeralah bersikap dan memfasilitasi pertemuan," ujar Raden Hari.

Seperti diketahui, Tanjungpinang telah menerapkan PPKM Darurat sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Selama penerapannya, mobilitas warga dibatasi dan dilakukan penyekatan di setiap perbatasan Tanjungpinang-Bintan.

Bagi warga Bintan yang akan memasuki wilayah Kota Tanjungpinang harus melengkapi persyaratan dengan menunjukkan sertifikat sudah divaksin dan bukti telah rapid/tes antigen dengan hasil negatif. Bagi warga yang tidak memiliki surat antigen maka akan dilakukan pemeriksaan antigen di tempat oleh petugas dan membayar dengan sejumlah biaya. Hal ini yang menyebabkan reaksi penolakan dari warga Kabupaten Bintan hingga terjadi demonstrasi.(*)

Posting Komentar

 
Top