Yusuf yang juga Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri ini menyampaikan bahwa dengan pandemi yang belum usai dan bahkan meningkat lalu diterapkannya PPKM Darurat di Kota Batam sangat berdampak ke masyarakat terutama masalah ekonomi. Menyikapi ini PKS Kota Batam memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Batam.
"Pertama, PKS Batam mendorong pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat berupa sembako," sebut Yusuf.
"Dan yang kedua, memberikan Kompensasi kepada para pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang terkena imbas dari PPKM Darurat ini," sambung Yusuf.
Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2021, PKL (pedagang kaki lima) diperbolehkan berjualan selama PPKM Darurat hanya saja dibatasi waktunya, namun kondisinya banyak korban PHK yang banting setir menjadi pedagang kecil yang mulai beroperasi saat siang atau sore hingga malam hari.
"Banyak yang menjadi pedagang dadakan saat pandemi ini karena belum mendapat pekerjaan lagi," kata Yusuf.
Yusuf berharap Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan memberikan solusi dari kebijakan pemerintah pusat, salah satunya dengan memberikan kompensasi atau bantuan sosial.
"Mudah-mudahan dengan adanya bantuan berupa sembako dapat meringankan masyarakat dan pedagang kecil di Kota Batam," tutup Yusuf.
Penerapan PPKM Darurat di Kota Batam sesuai dengan instruksi pemerintah pusat karena angka penularan Covid-19 makin tinggi. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai wilayah yang harus menjalankan PPKM Darurat mulai 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 menyusul PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali yang telah diterapkan sejak 3 Juli 2021. (mi/rf)
Posting Komentar