Demikian salah satu point yang diinginkan Komisi IV, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan BPJS di ruang Komisi IV DPRD Batam, Rabu (8/1).
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari mengatakan seharusnya tidak terjadi penghentian pelayanan SKTM secara secara serta-merta, karena saat ini masih dalam tahap transisi.
" Dimasa transisi ini, seharusnya layanan kesehatan dengan SKTM tetap diberlakukan," ungkap Riki menanggapi adanya penolakan SKTM oleh rumah sakit di Batam.
Apalagi, menurut dia, DPRD Batam melalui Dinas Kesehatan sudah menganggarkan Rp22 miliar untuk pelaksanaan program SKTM tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk menolak pengobatan.
" Sambil tetap melakukan pelayanan SKTM, kita berharap juga ada proses validasi siapa saja yang mendapatkan program BKN dan BPJS kesehatan," ungkap politisi PKS ini.
Lebih tegas lagi disampaikan oleh Rusmini Simorangkir, anggota Komisi IV DPRD Batam dari fraksi Golkar, sebelum proses BKN dan BPJS kesehatan diberlakukan secara lengkap, ia minta Lurah dan Camat tidak menolak pengajuan rekomendasi SKTM oleh masyarakat.
" Lurah dan Camat jangan sampai melakukan penolakan, karena ini menyangkut nyawa masyarakat miskin," ungkap politisi Golkar ini.
Menurut Rusmini, persoalan data yang belum masuk ke BPJS bukan masalah masyarakat, melainkan data yang dimiliki pemerintah melalui Dinkes yaitu yg pernah mengajukan SKTM yang tidak terekam dengan baik.
Sebagai jalan tengah, Rusmini dan Riki mendorong agar Walikota Batam Ahmad Dahlan dapat melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan untuk dapat memberikan toleransi pelaksanaan SKTM tetap diberlakukan sampai proses BPJS benar-benar siap.
"Termasuk toleransi pemenuhan proses pemenuhan 144 pokok dasar pelayanan di tingkat Puskesmas," ungkapnya. (ays)
Posting Komentar