Kepri — Rembuk Agraria Nelayan Pesisir menjadi momentum untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan. Isu yang mengemuka mencakup ketidakjelasan status ribuan rumah di atas laut, pemanfaatan kawasan mangrove, keterbatasan sarana dan prasarana perikanan, akses beasiswa perguruan tinggi bagi anak nelayan, serta sulitnya memperoleh solar untuk melaut.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin mengatakan persoalan nelayan pesisir membutuhkan perhatian serius dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana nelayan dapat diminta menjaga laut ketika status rumah mereka masih belum jelas, sementara akses pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka juga masih menjadi beban keluarga.
Menurut Wahyu yang juga Bidang Desa, Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif DPW PKS Kepri ini, persoalan ribuan rumah yang berdiri di perairan laut maupun kawasan mangrove perlu dis elesaikan melalui pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah, katanya, perlu membedakan persoalan permukiman tradisional, kepentingan konservasi, tata ruang, dan hak masyarakat yang telah tinggal secara turun-temurun di kawasan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat pesisir yang telah puluhan tahun tinggal di sana justru menjadi korban ketidakpastian kebijakan. Penataan harus dilakukan secara manusiawi, adil, dan memberikan solusi, bukan sekadar menghadirkan penertiban,” kata Wahyu.
Ia mendorong pemerintah mendata dan memetakan permukiman nelayan pesisir, mengkaji dasar hukum pemanfaatan ruang, serta menyiapkan mekanisme penataan dan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kawasan mangrove, Wahyu mengatakan upaya menjaga ekosistem perlu berjalan beriringan dengan solusi bagi masyarakat yang telah lama bermukim dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut.
Wahyu juga menyoroti bantuan sarana dan prasarana nelayan. Bantuan kapal, mesin, alat tangkap, tambatan perahu, fasilitas penyimpanan ikan, dan infrastruktur pendukung, menurut dia, harus tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan nelayan.
Selain itu, ia meminta pemerintah membenahi distribusi, kuota, dan akses solar bersubsidi melalui SPBUN karena kesulitan memperoleh bahan bakar berdampak langsung pada biaya operasional melaut. Ia juga mendorong beasiswa pendidikan tinggi bagi anak nelayan menjadi program afirmasi yang berkelanjutan agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menghambat mereka melanjutkan pendidikan.
Wahyu mengatakan keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak cukup diukur dari produksi ikan, nilai ekspor, atau pertumbuhan investasi. Menurut dia, indikatornya juga perlu mencakup kesejahteraan nelayan, kepastian tempat tinggal, kemudahan melaut, peningkatan pendapatan, dan akses anak nelayan terhadap pendidikan tinggi.
Ia berharap Rembuk Agraria Nelayan Pesisir menghasilkan rekomendasi kebijakan konkr et yang menjadi agenda bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Batam, dan instansi terkait. “Nelayan adalah penjaga laut sekaligus bagian penting dari masa depan ekonomi maritim Kepri. Jangan sampai lautnya kaya, tetapi kehidupan nelayannya tetap penuh kesulitan,” ujarnya.
