KEPRI – Kekurangan guru produktif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kepulauan Riau (Kepri) menjadi perhatian DPRD Kepri. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri diminta segera mencari solusi agar keterbatasan tenaga pengajar tidak menghambat kualitas pembelajaran dan keterampilan siswa.
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Hj. Ismiyati, S.Pd.AUD., mendorong Dinas Pendidikan mengambil langkah konkret melalui program upgrading atau peningkatan kompetensi guru yang sudah ada.
Menurutnya, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak ke SMK harus diimbangi dengan kesiapan tenaga pendidik. Apalagi, hingga kini belum ada kepastian mengenai penerimaan maupun penambahan guru produktif untuk memenuhi kebutuhan sejumlah sekolah.
“Jangan sampai tingginya minat masyarakat terhadap SMK tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia pendidiknya. Kita memahami bahwa pemenuhan kebutuhan guru produktif membutuhkan proses dan kebijakan tersendiri. Namun, pendidikan tidak boleh menunggu tanpa solusi,” ungkap Ismiyati.
Ia menilai, peningkatan kompetensi guru yang sudah tersedia bisa menjadi solusi jangka pendek sembari pemerintah memperjuangkan penambahan tenaga pengajar.
Ismiyati menawarkan lima langkah yang dapat segera dijalankan Dinas Pendidikan Kepri untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pertama, melakukan pemetaan kompetensi dan kebutuhan guru di setiap SMK. Langkah ini penting untuk mengetahui jumlah guru produktif, bidang keahlian yang dikuasai, serta mata pelajaran yang masih kekurangan tenaga pengajar.
Dengan pemetaan tersebut, pelatihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, bukan sekadar program peningkatan kemampuan yang bersifat umum.
Kedua, menggelar pelatihan alih kompetensi melalui skema reskilling dan upskilling. Guru yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian berdekatan dapat diberikan pelatihan intensif untuk menguasai bidang produktif tertentu.
Misalnya, gu ru bidang teknologi ditingkatkan kemampuannya dalam penguasaan perangkat lunak industri, otomasi, jaringan komputer hingga teknologi digital. Pelatihan juga harus dilengkapi praktik langsung dan uji kompetensi.
Ketiga, membuka kesempatan magang guru di dunia industri. Dinas Pendidikan dapat menggandeng perusahaan, hotel, galangan kapal, industri manufaktur hingga perusahaan teknologi di Kepri.
Melalui program magang selama satu hingga tiga bulan, guru diharapkan memahami perkembangan teknologi, standar operasional, serta keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Pengalaman tersebut kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah.
Keempat, melibatkan praktisi industri sebagai guru tamu atau instruktur. Skema ini dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran praktik sembari menunggu kepastian penambahan guru produktif.
Kelima, memfasilitasi sertifikasi kompetensi guru melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifi kasi Profesi (BNSP). Selain itu, sejumlah SMK dengan program keahlian sejenis dapat dikembangkan menjadi pusat pelatihan bersama agar fasilitas praktik, instruktur, dan peralatan bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Menurut saya, ini langkah-langkah yang bisa mulai kita kerjakan. Tidak harus menunggu penerimaan guru baru. Kita petakan dulu kebutuhan, tingkatkan kompetensi guru yang ada, libatkan industri, dan pastikan guru memiliki sertifikasi sesuai keahliannya. Dengan begitu, ada solusi jangka pendek yang bisa berjalan sambil pemerintah tetap memperjuangkan pemenuhan kebutuhan guru produktif,” jelas Ismiyati.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan menyusun program peningkatan kompetensi secara bertahap, lengkap dengan target dan evaluasi yang terukur.
Dalam satu tahun, misalnya, pemerintah dapat memulai pemetaan kebutuhan seluruh SMK, memberikan pelatihan kepada guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi, serta menjalankan program magang industri secara bergilir.p>
Keberhasilan program tersebut, menurut Ismiyati, tidak cukup hanya dilihat dari jumlah guru yang mengikuti pelatihan. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran praktik, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, hingga kompetensi lulusan juga harus menjadi indikator evaluasi.
“Sudah saatnya kita lebih berkonsentrasi pada peningkatan mutu pendidikan. Jangan hanya berbicara tentang jumlah peserta didik dan pembangunan fasilitas, tetapi kualitas proses pembelajaran juga harus menjadi prioritas. Guru adalah faktor kunci dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja,” tegasnya.
Ismiyati menekankan, program upgrading bukan berarti pemerintah mengesampingkan kebutuhan penambahan guru produktif. Pemenuhan formasi tenaga pengajar tetap harus diperjuangkan melalui kebijakan dan mekanisme yang berlaku.
Namun, pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu kebijakan tersebut tanpa menyiapkan langkah alternatif.
� ��Anak-anak kita yang memilih SMK memiliki harapan untuk mendapatkan keterampilan dan masa depan yang lebih baik. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan memperoleh pembelajaran praktik yang berkualitas hanya karena keterbatasan tenaga pengajar. Kita harus berani melakukan terobosan dan menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai prioritas bersama,” tutup Ismiyati.
Ia berharap peningkatan kompetensi guru, dukungan dunia industri, dan kebijakan pendidikan yang tepat dapat memperkuat kualitas SMK di Kepri. Dengan demikian, lulusan SMK tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.***
Sumber; batamnews
Tags:
