Gagasan tersebut sejalan dengan arah pengembangan kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) yang sejak awal dirancang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan visi menjadi hub logistik internasional untuk mendukung industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu serta berdaya saing. Dalam kerangka tersebut, Karimun memiliki kekuatan khusus pada industri maritim, pengolahan hasil laut, penampungan minyak, serta berbagai aktivitas ekonomi berbasis kelautan.
Bagi Karimun, pengembangan hub logistik bukan semata-mata persoalan membangun pelabuhan. Ekosistemnya harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari konektivitas antarpulau, fasilitas bongkar muat, pergudangan, kawasan industri, galangan kapal, jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, hingga layanan pendukung seperti pengisian bahan bakar, distribusi barang dan berbagai jasa maritim lainnya. Dengan ekosistem tersebut, pergerakan kapal dan barang di Selat Malaka dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih besar di daratan Karimun.
Iskandarsyah juga melihat industri maritim sebagai salah satu kunci untuk mengembalikan daya saing ekonomi Karimun. Sebelumnya ia menyampaikan bahwa Karimun pernah memiliki kejayaan ekonomi yang bahkan dinilai mampu melampaui Batam. Karena itu, pengembangan industri maritim diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
Potensi tersebut semakin terbuka dengan adanya agenda pengembangan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Pemerintah Kabupaten Karimun juga tengah mendorong optimalisasi kemitraan industri serta perluasan cakupan FTZ. Salah satu rencana besar yang disampaikan Iskandarsyah adalah pengembangan kawasan Karimun Anak dan Pongkar, yang disebut memiliki potensi investasi hingga sekitar Rp360 triliun dan diproyeksikan dapat membuka peluang kerja dalam jumlah besar bagi masyarakat.
Namun, investasi dalam skala besar menurut Iskandarsyah harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan agar investasi tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, mendorong tumbuhnya UMKM, memperkuat rantai pasok lokal dan meningkatkan pendapatan daerah.
Karena itu, kepastian lahan, infrastruktur dan tata kelola menjadi faktor penting. Iskandarsyah sebelumnya menegaskan bahwa persoalan pertanahan harus diselesaikan agar investor memperoleh kepastian hukum sekaligus masyarakat mendapatkan perlindungan. Menurutnya, tata kelola pertanahan yang tertib akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Pengembangan Karimun sebagai hub logistik juga tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari ekosistem BBK dan jaringan ekonomi Kepri. Batam memiliki kekuatan industri dan logistik, Bintan memiliki pariwisata dan industri tertentu, sementara Karimun mempunyai keunggulan maritim dan posisi geografis yang sangat dekat dengan jalur pelayaran internasional. Integrasi antarkawasan menjadi penting agar setiap daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi dalam satu rantai ekonomi regional. Pemerintah pusat sendiri telah menempatkan integrasi BBK sebagai strategi untuk meningkatkan investasi, arus barang dan penumpang, serta daya saing kawasan.
Di sisi lain, peluang tersebut juga menghadirkan tantangan. Persaingan untuk menjadi pusat logistik kawasan Asia Tenggara sangat ketat, sementara negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah memiliki infrastruktur serta ekosistem logistik yang matang. Karena itu, Karimun membutuhkan keberanian untuk melakukan lompatan, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun penciptaan iklim investasi yang kompetitif.
Iskandarsyah juga menempatkan ekonomi biru sebagai bagian penting dari masa depan Karimun. Pengembangan ekonomi harus tetap memperhatikan karakter Karimun sebagai wilayah kepulauan dengan kekayaan laut dan pesisir yang besar. Artinya, pertumbuhan industri dan logistik harus berjalan bersama perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Pada akhirnya, optimalisasi Karimun sebagai hub logistik Selat Malaka bukan hanya tentang menjadikan Karimun tempat kapal datang dan pergi. Lebih jauh dari itu, cita-citanya adalah menjadikan setiap aktivitas pelayaran sebagai rantai nilai ekonomi yang menghasilkan pekerjaan, investasi, perdagangan, jasa dan kesejahteraan bagi masyarakat Karimun.
Dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia, kawasan FTZ, potensi industri maritim, kekayaan sumber daya laut serta kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia, Karimun memiliki modal yang kuat untuk memainkan peran lebih besar dalam perekonomian regional. Tantangannya kini adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dikelola secara terintegrasi, profesional dan berpihak pada masyarakat, sehingga Karimun tidak sekadar menjadi daerah yang berada di jalur Selat Malaka, tetapi benar-benar menjadi salah satu simpul penting ekonomi maritim Indonesia.***
Tags:Iskandarsyah, Karimun, Selat Malaka
