BSSN Usul Revisi UU ITE, Politisi PKS: Kita Butuh Aturan yang Utuh!

Anggota Panja Revisi UU ITE dari Fraksi PKS, Sukamta

JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusulkan revisi pasal 43 agar BSSN punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Anggota Panja Revisi UU ITE dari Fraksi PKS, Sukamta menanggapi bahwa upaya tersebut bukan sesuatu hal yang mudah. Hal itu disampaikan pada Jumat (25/8/2023) melalui telepon seluler

“Ini bukan hal mudah, karena kita butuh aturan keamanan siber yang utuh, bukan sepotong-sepotong. Pertama, spirit revisi kedua UU ITE lebih kepada pasal-pasal karet yang dianggap sering memakan korban masyarakat selama ini, khususnya pasal 27, 28 dan 29, beserta desain hukum pidananya. Jadi, ini revisi terbatas dan cukup mendesak. Apalagi merujuk kepada KUHP yang baru berlaku mulai Januari 2026. Jika usulan BSSN ini masuk, maka akan merombak revisi UU ITE dari awal lagi, dan ini akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit,” terang Sukamta.

Kedua, imbuhnya, persoalan keamanan siber bukan persoalan semudah memasukkan kewenangan penyidikan PPNS ke dalam BSSN.

“Persoalannya lebih kompleks. Termasuk juga bagaimana pengaturan dan koordinasi keamanan siber nasional agar tidak tumpang tindih dengan institusi lain, misalnya dengan Polri. Apakah pemerintah sudah satu suara, ini menjadi pertanyaan yang juga penting,” ujarnya lagi.

Pengaturan yang sepotong-potong, tegas Sukamta, hanya akan menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah

“Saya sering menyatakan di media bahwa persoalan tantangan keamanan siber kita cukup serius dan juga mendesak. Persoalan Pelindungan Data Pribadi yang juga sangat terkait dengan keamanan siber sudah kita antisipasi dengan lahirnya UU PDP. Tapi soal keamanan siber belum. Betapa rentannya keamanan dan ketahanan siber kita yang begitu mudah dibobol. Situs-situs pemerintah sudah banyak yang kebobolan,” jelas Sukamta.

Termasuk, lanjutnya, situs Pusmanas (Pusat Malware Nasional) BSSN tempo hari tahun 2021 juga dibobol cracker. Hingga saat ini situs tersebut belum bisa diakses.

“Karena itu, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan merevisi UU ITE saja. Ini perlu peraturan yang lebih komprehensif. BSSN lahir dari Perpres. Nah, bisa saja Perpres itu diusulkan sebagai rujukan utama untuk menjadi RUU ke DPR. Agar lebih cepat pembahasannya, inisiatif bisa dari pemerintah,” ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.

Terlepas dari itu semua, imbuh Sukamta, usulan-usulan dan pandangan-pandangan terkait revisi UU ITE kita terima sebagai masukan.

“Panja akan menggodok itu dan mempertimbangkan masukan mana yang bisa kita terima dalam revisi kali ini. Diagendakan Senin 28 Agustus Panja ITE akan melanjutkan pembahasan revisi UU ITE,” tutup Wakil Ketua BKSAP Fraksi PKS ini.