PKS Dorong Pemerataan Pendidikan dan Berikan 8 Catatan KemendikbudRistek pada RAPBN 2024

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Fahmy Alaydroes

JAKARTA — Dalam agenda pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Fahmy Alaydroes, menyoroti beberapa isu penting dalam dunia pendidikan Indonesia.

Fahmy Alaydroes menjelaskan bahwa PKS memberikan delapan catatan penting kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KemendikbudRistek) untuk dipertimbangkan dalam pembahasan RAPBN 2024.

“Salah satu isu yang menjadi sorotan PKS adalah masih adanya banyak masalah di dunia pendidikan, seperti kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur fisik dan digital. PKS menekankan pentingnya pemerataan pendidikan yang adil ke seluruh wilayah Indonesia” disampaikan oleh Fahmy Alaydroes saat raker bersama KemendikbudRistek pada Jumat (10/06/2023) malam di Gedung Parlemen.

Fahmy Alaydroes juga menggarisbawahi perlunya Kolaborasi dan koordinasi antara KemendikbudRistek dengan stakeholder terkait, seperti kementerian/lembaga lain, Dinas Pendidikan Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten), organisasi masyarakat (Ormas), komunitas swasta, dan penyelenggara pendidikan. Ia menekankan bahwa KemendikbudRistek tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

“PKS menyoroti pentingnya kebijakan dan program yang arif serta cermat, agar tidak menabrak undang-undang, menimbulkan kegaduhan, atau menimbulkan protes karena bersifat diskriminatif.” Ujar Fahmy.

Fahmy Alaydroes memberikan contoh Permendikbud 26/2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak dan Permendikbud No. 29/2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru sebagai kasus yang perlu mendapat perhatian serius.

PKS juga mendesak KemendikbudRistek untuk mengawal program terkait Profil Pelajar Pancasila dengan seksama, mulai dari kurikulum, buku, modul, hingga pembelajaran. PKS meminta agar program ini berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang jelas dan aplikatif. PKS juga menging

atkan akan pentingnya mempertahankan pendidikan sejarah perjuangan bangsa agar setiap generasi tetap memiliki semangat akan nilai-nilai kebangsaan.

Program PIP (Program Indonesia Pintar) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) juga menjadi perhatian PKS. Fahmy Alaydroes menyampaikan bahwa program ini sangat membantu masyarakat bawah. Oleh karena itu, PKS meminta agar program ini terus dikawal dan dipastikan berjalan lancar serta mudah diakses. PKS juga mengimbau untuk meningkatkan kerjasama yang baik dengan semua pihak, terutama dengan pihak perbankan.

Selanjutnya, PKS menekankan perlunya perhatian yang serius terhadap anak-anak bangsa penyandang disabilitas. Fahmy Alaydroes menyampaikan bahwa diperlukan keberpihakan anggaran, pengembangan sekolah inklusi, dan kurikulum disabilitas dalam rangka meningkatkan angka partisipasi murni (APM), angka melek huruf (AMH), dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) bagi penyandang disabilitas.

PKS juga mengingatkan KemendikbudRistek untuk mewaspadai tergerusnya nilai-nilai dan budaya nasional oleh budaya asing yang tidak relevan dan bertentangan. PKS menegaskan pentingnya mempertahankan nilai-nilai dan budaya Indonesia yang sesuai dengan identitas bangsa.

Terakhir, PKS berharap agar di tahun terakhir periode 2024, KemendikbudRistek meninggalkan jejak kebijakan (legacy) yang konstruktif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. PKS menekankan pentingnya keadilan untuk kesejahteraan pendidikan nasional yang berkemajuan.

“Dalam menyampaikan catatan dan harapan ini, PKS berharap agar KemendikbudRistek dapat mempertimbangkan masukan-masukan konstruktif yang disampaikan untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia” pungkas Fahmy.