“Temuan BPK ini harus diinvestigasi karena sudah melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku. Disinyalir sebagian alat tes tersebut tidak memenuhi spesifikasi aspek kedaluwarsa. Ini membuat negara mengalami kerugian yang tidak sedikit,” kata Netty dalam keterangan media, Senin (30/05/2022).
Menurut Netty, pemerintah seharusnya cermat dalam melakukan kalkulasi pembelian agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Ini menabrak Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa di mana ada kewajiban bagi pihak yang terlibat pengadaan untuk mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara,” ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS yang juga anggota Banggar DPR RI ini mengatakan, laporan BPK menyebutkan bahwa pengadaan alat tes antigen Covid-19 oleh Kemenkes dilakukan secara kurang akurat.
“Misalnya, dengan melakukan pembelian tanpa menghitung ketersediaan stok di seluruh daerah. Akhirnya terjadi kelebihan stok alat tes antigen pada periode itu. Kebutuhan hanya 14 juta unit, namun stok mencapai 18,33 juta unit,” kata Netty.
“Selain itu, pengadaan oleh satu perusahaan yang sama juga menimbulkan tanda tanya tersendiri,” imbuh Netty.
Oleh karena itu, lanjutnya, persoalan kejanggalan pengadaan ini harus ditindaklanjuti dengan mengadakan investigasi mendalam dan menyeluruh.
“Perlu diselidiki apakah kejanggalan ini disengaja atau karena faktor kelalaian. Harus ada konsekuensi hukum dan penegakkan peraturan atas perkara ini. Jangan biarkan berlalu begitu saja,” tambah Netty.
Sumber: fraksi.pks.id
Posting Komentar