BATAM (3/9) -- Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Muhamamd Syahid Ridho memiliki fokus untuk menjaring aspirasi masyarakat yang berada di hinterland (daerah pesisir) Kota Batam, khususnya yang berada di Kecamatan Belakang Padang. Menurutnya, ia menampung banyak keluhan masyarakat terkait kesenjangan pembangunan di daerah hinterland.
“Pada reses kedua ini, saya memilih fokus untuk turun ke daerah-daerah hinterland atau daerah pesisir yang berada di Kecamatan Belakang Padang. Mulai dari Pulau Kasu sampai ke Pulau Terung yang berada di Kecamatan Belakang Padang,” ujar Syahid Ridho, Rabu (1/9).
Politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Provinsi Kepri dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri V Batam (Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batuaji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Belakang Padang). Mengawali reses kedua pada masa sidang kedua ini, ia menyambangi masyarakat yang ada di Pulau Kasu dan Pulau Terung. Disebutkannya, keluhan masyarakat di sana pada umumnya adalah terkait perhatian pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur yang masih minim.
“Saya sudah turun di Pulau Kasu dan Pulau Terung akhir pekan kemarin. Memang pada umumnya mereka menyoroti terkait minimnya pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Persoalan yang kedua adalah masalah pemberdayaan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat disana berprofesi sebagai nelayan. Sehingga harus ada perhatian, karena mindset para nelayan pekerjaan tersebut tidak menjamin kesejahteraan hidup. Sehingga generasi-generasi penerus mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain. Padahal Provinsi Kepri adalah daerah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam.
“Mindset seperti ini tentu harus kita rubah, bahwa pekerjaan sebagai nelayan bisa sejahtera. Tentunya perlu ada pembinaan secara berkelanjutan dan memberikan dukungan berupa kebutuhan pendukung bagi peningkatan usaha para nelayan,” jelasnya lagi.
Ditegaskannya, khusus mengenai keluhan para nelayan ini, ia juga akan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri yang menjadi leading sektor di bidang kelautan dan perikanan. Diakuinya, memang secara spesifik tugasnya di Komisi I DPRD Provinsi Kepri adalah Hukum dan Pemerintahan. Namun jika berkaitan dengan reses semua harus ditampung.
Masalah lain, yang juga harus mendapatkan atensi adalah mengenai ketersediaan energi listrik di pulau-pulau. Karena banyak pulau di wilayah Kecamatan Belakang Padang masih dikelola swadaya. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang sudah memberikan bantuan Generator Set (Genset) untuk sejumlah Pulau di Kecamatan Belakang Padang. Namun masih banyak kendala, sehingga menyebabkan pengelolaan menjadi tidak optimal.
“Masyarakat berharap, penyediaan listrik ini dilayani langsung oleh bright PLN Batam. Mengenai masalah ini, saya juga akan sampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Kepri, sehingga bisa ditindaklanjuti ke bright PLN Batam. Karena kewenangan soal kelistrikan berada di Provinsi,” paparnya.
Ditambahkannya, persoalan ketika pandemi adalah di bidang jaringan komunikasi. Karena disaat pandemi Covid-19 ini adik-adik pelajar yang bersekolah di hinterlad tidak bisa belajar secara daring. Hal itu disebabkan sejumlah pulau masih blank spot. Ia berharap, pandemi Covid-19 menjadi pelecut bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di bidang teknologi informasi untuk hinterland.
“Persoalan keempat adalah masyarakat meminta adanya transportasi laut di bidang kesehatan. Sehingga ketika terjadi urgensi atau perlu rujukan bisa segera dimanfaatkan masyarakat. Karena yang namanya di pulau pelayanan kesehatan yang tersedia hanya Pustu (Puskesmas Pembantu) atau bidan,” tutupnya.
Sumber: batampos.id
Posting Komentar