Belajar dari Keteladanan HNW: Jabatan adalah Amanah Konstitusi yang Siap Dilepas

Oleh: Rosandi Ardi Noegraha, M.Si.

Dosen dan Pegiat Sosial

Dalam kenyataannya, jabatan publik kerap kali dipandang sebagai puncak pencapaian prestasi politik yang wajib dipertahankan sekuat tenaga. Tidak sedikit terjadi dalam ranah politik nasional, kursi kekuasaan menjadi pemicu konflik berkepanjangan karena keengganan untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan. Namun, dinamika politik nasional pada November 2026 menghadirkan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (HNW).

Keputusan beliau mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menjadi keteladanan sekaligus cermin kedewasaan berpolitik yang patut direnungkan oleh para politisi dan penyelenggara negara. Melalui surat pengunduran diri yang diajukan sejak 31 Oktober 2026 dan diterima dalam rapat pimpinan MPR RI pada 10 November 2026, HNW menunjukka n sikap kesatria dalam melepaskan jabatan tinggi negara.

Jabatan adalah Amanah, Bukan Kemuliaan Pilihan HNW melepas posisi pimpinan MPR RI—jabatan yang pernah ia emban sejak menjadi Ketua MPR (2004–2009) hingga Wakil Ketua MPR pada beberapa periode berikutnya—bukan karena ada masalah hukum atau tekanan politik. Sebagaimana disampaikannya dalam penjelasan pada 11 November 2026, langkah tersebut diambil dalam upaya mendorong regenerasi kepemimpinan di lembaga negara, sekaligus kesiapan menjalankan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperkuat diplomasi parlemen global.

Sikap HNW membuktikan pemahaman bahwa jabatan dalam sistem demokrasi dan konstitusi bukanlah hak milik pribadi atau kemuliaan, melainkan beban amanah tanggung jawab yang sementara. Jika kelembagaan, regenerasi, dan amanah konstitusi menghendaki adanya pergantian, seorang negarawan sejati tidak akan ragu untuk melepaskannya dengan tulus. Amanah kepemimpinan yang selanjutnya diserahkan kepada Dr. Mohamad Sohibul Iman pada 16 November 2026 berjalan dengan hangat dan mulus sesuai mekanisme konstitusional tanpa kericuhan.

Ayat Al-Qur’an Berbicara tentang Beratnya Amanah Kepemimpinan Dalam tinjauan syariat Islam, kesiapan seorang hamba Allah menerima sekaligus melepas jabatan bersumber pada pemahaman dan kesadaran bahwa setiap kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Al-Qur’an memberikan peringatan tegas mengenai hakikat amanah:

Perintah Menunaikan Amanah kepada yang Berhak (QS. An-Nisa: 58) “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa jabatan publik adalah amanah rakyat yang harus diberi kan kepada orang yang tepat dan dijalankan dengan prinsip keadilan. Menyerahkan roda kepemimpinan demi regenerasi adalah bentuk nyata dari menyampaikan amanah kepada yang berhak.

Larangan Mengkhianati Amanah (QS. Al-Anfal: 27) “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

Kekuasaan Sepenuhnya Milik Allah Swt. (QS. Ali Imran: 26) “Katakanlah (Nabi Muhammad), ‘Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.'” (QS. Ali Imran: 26)

Pemahaman dan kesadaran dari ayat-ayat di atas membuat seseora ng yang mendapatkan amanah kepemimpinan tidak akan merasa memiliki jabatan secara mutlak. Ia menyadari bahwa kekuasaan datang dan pergi atas kehendak Allah Swt.

Dalil Hadis tentang Tanggung Jawab Pemimpin Rasulullah saw. juga memberikan rambu-rambu yang sangat jelas agar umatnya tidak terlena oleh ambisi kekuasaan:

Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawaban (HR. Bukhari dan Muslim) “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya…” (HR. Bukhari No. 2554 dan Muslim No. 1829)

Jabatan adalah Amanah dan Penyesalan pada Hari Kiamat (HR. Muslim) Dalam sebuah riwayat, sahabat Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu pernah meminta jabatan kepada Rasulullah saw. Beliau kemudian menepuk pundak Abu Dzar seraya bersabda: “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. P ada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya.” (HR. Muslim No. 1825)

Larangan Berambisi Mengejar Jabatan (HR. Bukhari dan Muslim) “Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, dan tidak pula kepada orang yang berambisi terhadapnya.” (HR. Bukhari No. 7149 dan Muslim No. 1733)

Penutup Bangsa Indonesia mendapatkan pelajaran penting tentang keteladanan berdemokrasi yang sejati. Sikap yang ditunjukkan oleh Hidayat Nur Wahid dalam melepaskan amanah kursi Wakil Ketua MPR RI sekaligus menjadi pengingat bahwa konstitusi telah mengatur batas dan mekanisme jabatan, sementara agama telah menggariskan nilai moral di baliknya.

Setiap politikus dan pejabat negara tidak boleh menjadikan kursi jabatan sebagai zona nyaman yang tidak akan tergantikan. Sebaliknya, kemuliaan seorang pejabat negara atau pemimpin justru akan d iuji pada saat dirinya bisa menjaga integritas dan kinerja ketika menjabat, serta tetap menghormati aturan ketika telah tiba waktunya untuk melepaskan amanah tersebut demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Bekasi, 19 November 2026

Tags: