 |
| Ketua DPD PKS Karimun, Suyadi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. |
KARIMUN -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karimun menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ketua DPD PKS Karimun Suyadi menyebut, kebijakan pemerintah pusat ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin, karena kondisi ekonomi masyarakat kecil masih belum pulih pascapandemi Covid-19.
“Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tak terkendali," tutur Suyadi, Selasa (6/9/ 2022).
Suyadi menegaskan sikap PKS yang menolak kenaikan BBM bersubsidi karena PKS berpihak kepada rakyat.
“Kami harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Karimun serta Kepri bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi,” tegasnya.
Menurut Suyadi, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek tidak baik yang akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
“Tukang ojek, pedagang kaki lima, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, nelayan, ibu rumah tangga, dan semua elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi,” ujar Suyadi.
Posting Komentar