"Pemerintah tak boleh kalah oleh aksi-aksi premanisme," kata anggota Komisi III DPRD Kota Batam ini. Politikus PKS ini mendesak Pemko Batam berkoordinasi dengan Polresta Barelang untuk menempatkan personel kepolisian di Trans Batam. Menurutnya, sopir dan masyarakat memiliki hak kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan fasilitas publik.
Teror memang terus tertuju kepada sopir dan kru Trans Batam. Terakhir, pada Jum'at (22/4) malam, Bobi dan Jihan, sopir dan ticketing bus Trans Batam Batuaji-Batam centre disandera tiga jam oleh sekelompok orang di Jalan Raya Brigjen Katamso, Batuaji depan pasar Fanindo, Batuaji.
"Segeralah berkoordinasi dengan kepolisian. Jangan sampai ada jatuh korban baru bertindak, pencegahan harus dilakukan," kata Rohaizat.
Dia mengatakan, aksi penyanderaan sopir Trans Batam yang dilakukan sekelompok orang yang diduga sopir angkot tersebut merupakan persoalan serius. Seharusnya, hal tersebut bisa diantisipasi oleh pihak terkait. "Protes bisa dilakukan dengan prosedur, tidak harus dengan kekerasan," katanya.
Rohaizat juga mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Batam untuk mengembalikan jam operasional Trans Batam seperti semula, pukul 06.00 hingga 18.00 setiap hari. Pengembalian jam operasional tersebut akan meringankan dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi publik yang baik dan nyaman, "Badan usaha angkutan umum juga perlu dievaluasi. Jadi angkutan yang benar-benar layak akan beroperasi," jelasnya.
Pemilik dan sopir angkutan umum, lanjutnya, tidak perlu khawatir dengan beroperasinya Trans Batam. Dengan angkutan yang layak dan tidak ugal-ugalan, akan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk mengunakan jasa angkutan umum. Karena masyarakat yang memilih untuk kenyamanan dan keamanan dalam transportasi.
"Kenapa masyarakat lebih memilih Trans Batam, itu karena nyaman," tutupnya.
Sumber : Koran Sindo edisi Senin (25/4) dan diedit seperlunya oleh Humas FPKS Batam.
Posting Komentar