PKS Kepri

Jazuli : Anggota FPKS Harus Berbeda dengan Fraksi Lainnya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH1NICGfrkTq_jOykkJ2ZTmWtENrnIQLnOVyN9Iy2pDk5ocD5B5S3w15kggIWxCOrfodGvl0FKoVV_puhoZ3hwU7KOgteN3o4oaHdfWP9Qrv5ozsxq_kowZg-1imihEHXYKpn1dVELdpg/s1600/jazuli.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH1NICGfrkTq_jOykkJ2ZTmWtENrnIQLnOVyN9Iy2pDk5ocD5B5S3w15kggIWxCOrfodGvl0FKoVV_puhoZ3hwU7KOgteN3o4oaHdfWP9Qrv5ozsxq_kowZg-1imihEHXYKpn1dVELdpg/s1600/jazuli.jpeg" /></a></div>
PKS Kepri - Ketua
 Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, anggota Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera (FPKS) harus  memiliki kualitas yang berbeda dengan 
anggota fraksi-fraksi yang lain.
 
Adapun perbedaan itu menurut Jazuli, yang pertama harus memiliki kesalehan spiritual yang prima. “Mungkin satu-satunya di Indonesia
 mungkin juga di luar negeri yang merencanakan dan telah melaksanakan 
rapat  fraksinya di hari senin atau hari kamis dan dianjurkan puasa 
dalam rangka mengasah kesalehan spiritual," ujar Jazuli dalam acara 
Raker Fraksi PKS di Jakarta, Jumat (30/1/2015).
 
Yang kedua, 
lanjut Jazuli, harus memiliki kecerdasan intelektual. Karena itu, 
menurut Anggota DPR RI dari Banten ini, anggota Fraksi PKS dari pusat sampai daerah harus belajar dan belajar. 
 
“Belajar 
dari guru-guru bangsa, belajar dari pengalaman, belajar dari akademisi 
dan para pakar, belajar dari situasi dan kondisi, dan belajar dari apa 
saja yang bermanfaat. Karena itu, diantara program fpks kedepan untuk 
terus meningkatkan kecerdasan intelektual, secara berkala fraksi akan 
memprogramkan tentang kajian-kajian," ungkap Jazuli. 
 
Jazuli menambahkan kajian yang dibahas meliputi tema politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan,dan kajian hubungan luar negeri.
 
Jazuli juga 
menegaskan, karena di era sekarang ini tidak mungkin di suatu negara, 
terkungkung dan tidak memiliki relasi yang baik dengan luar negeri. 
 
“Namun hubungan luar negeri Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan nasional," tegas Wakil Ketua Komisi VIII Periode lalu ini.
 
Ketiga, anggota Fraksi PKS harus memiliki kepekaaan sosial. Kepekaan sosial inilah yang menurut Jazuli sangat membanggakan di internal Fraksi PKS dari pusat sampai daerah.
 
Anggota DPR 
tiga periode ini mengungkapkan ketika beberapa pihak yang meragukan 
resesnya anggota dewan, karena disinyalir reses secara fiktif, ia 
menggaransi 1000 persen, reses aleg PKS tidak ada yang fiktif. 
 
“Karena jangankan di musim reses bahkan di musim sidang pun setiap pekan jika tidak ada rapat di DPR seluruh anggota Fraksi PKS kembali ke daerah
 pemilihannya, menyatu dengan publik dan menyatu dengan rakyat, melayani
 publik, melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di dapilnya 
masing-masing," ungkap Mantan Calon Gubernur Banten. 
 
“Dan inilah bentuk kepekaan sosial dari Anggota Fraksi PKS," pungkasnya.
 
Sementara itu, Ketua Panitia Raker Fraksi PKS DPR RI, Zulkiflimansyah mengatakan bahwa tema “Memandang Dari Balkoni” memiliki arti penting bagi Fraksi PKS.
 
“Tema 
memandang dari balkoni, maksudnya adalah metafora dimana untuk melihat 
seluruh permasalahan lebih jelas harus melihat dari atas,” kata 
Zulkifli. [tim humas]

Jazuli : Anggota FPKS Harus Berbeda dengan Fraksi Lainnya

PKS Kepri - Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) harus memiliki kualitas ya...

Baca selengkapnya »

Kejar Target Revisi, Kompleksitas UU Pilkada Harus Segera Diselesaikan

pks kepri 0 Nasional, Top News 17.10

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJmQxk89hYdhPvBWFaKr7FCTF8PqmqjEMhtObWNJcNaf8B2OhVUAM7diX6IPJZqdyy_Cs7qaToWtGEj4s9G3VXc1O-jDYiBDQtvCxxPLHm4X7Qu7Vey-sEUO8XBJaqrMs6CaBLEmuqFg/s1600/komisi+2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJmQxk89hYdhPvBWFaKr7FCTF8PqmqjEMhtObWNJcNaf8B2OhVUAM7diX6IPJZqdyy_Cs7qaToWtGEj4s9G3VXc1O-jDYiBDQtvCxxPLHm4X7Qu7Vey-sEUO8XBJaqrMs6CaBLEmuqFg/s1600/komisi+2.jpeg" /></a></div>
PKS Kepri - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengkhawatirkan revisi UU Penetapan
Perppu Pilkada tidak selesai dalam masa persidangan II, mengingat masih
terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang
akan diubah belum disepakati.
 
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;">
“Saya
mengkhawatirkan revisi UU Pilkada tidak selesai tepat waktu, mengingat masih
terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang
akan diubah juga belum disepakati,“ kata Saduddin kepada pewarta di Gedung DPR
RI, Jakarta, Kamis (29/1). </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
Menurut
Saduddin, UU Penetapan Perppu Pilkada sampai saat ini belum diundangkan dalam
lembaran Negara, sehingga walaupun telah dilakukan revisi oleh Komisi II, draft
revisi itu tidak bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
“Komisi
II bisa saja melakukan revisi tetapi apabila belum diundangkan maka draft
revisi itu tidak bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR,” ujarnya.</div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
Saduddin
menjelaskan, salah satu materi yang belum disepakati adalah terkait tahapan uji
publik. Sebagian fraksi mengusulkan penghapusan uji publik dan sebagian yang
lain tetap menginginkan tahapan uji publik bakal calon kepala daerah
dipertahankan.</div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
“Terkait
tahapan uji publik, belum tercapai kesepakatan di antara fraksi-fraksi.
Sebagian mengusulkan penghapusan dan yang lain tetap menginginkan tahapan uji
publik ini,” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.</div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white;">
Materi
lain yang menjadi perbedaan adalah pemilihan dilaksanakan satu paket dengan
wakil kepala daerah atau tidak. Terkait dengan hal ini, fraksi-fraksi terbelah
menjadi dua kubu, ada yang mengusulkan satu paket dengan wakil kepala daerah
dan yang lainnya mengusulkan hanya kepala daerah saja yang dipilih.</div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;">
Masalah
lain yang belum tuntas adalah tentang penyelenggara Pilkada. Mengenai hal ini
terjadi perselisihan apakah KPU atau pemerintah daerah. MK memberikan
keleluasan kepada Komisi II untuk menentukan siapa yang berhak sebagai
penyelenggara Pilkada. </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;">
Namun,
MK mengingatkan keputusannya bahwa Pilkada bukan rezim Pemilu dan gugatan KPU
sebagai penyelenggara Pilkada ini sudah dua kali terjadi.</div>

<div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;">
 </div>

Sebagai
informasi, pembahasan RUU Pilkada telah memasuki tahap penyusunan Draft RUU, di
mana masing-masing fraksi dan DPD RI memberikan masukan atau usulan atas Draft
RUU tersebut.[tim humas]

Kejar Target Revisi, Kompleksitas UU Pilkada Harus Segera Diselesaikan

PKS Kepri - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengkhawatirkan revisi UU Penetapan Perppu Pilkada tidak selesai dalam masa persidangan II...

Baca selengkapnya »

MPR Akan Berkunjung ke Kampus Terkait Rencana Amandemen Konstitusi

pks kepri 0 Nasional, Top News 17.07

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzcVYMMQmhrCvXp9N0g4gvMiCHZfGf2T3occMc4j6ofz9gA2W98_oNzweT5RrZj90OqFI8VTAAOK6_1-eJBADH6Cs2RWVP7qJoHDi6RgqONWAHCkR_IvDVPdzLMTB1PTIyuZM8YUsTxmc/s1600/muzammil.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzcVYMMQmhrCvXp9N0g4gvMiCHZfGf2T3occMc4j6ofz9gA2W98_oNzweT5RrZj90OqFI8VTAAOK6_1-eJBADH6Cs2RWVP7qJoHDi6RgqONWAHCkR_IvDVPdzLMTB1PTIyuZM8YUsTxmc/s1600/muzammil.jpeg" /></a></div>
PKS Kepri - MPR
 akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menjaring 
pendapat terkait rencana perubahan konstitusi, salah satunya membahas 
substansi perkuatan peran DPD melalui amandemen konstitusi tersebut Demikian
 disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi 
sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1/2015). "Isu 
yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi 
yang memuat substansi perkuatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, 
pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia" kata Muzzammil. Muzzammil
 menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus 
di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan
 pemikiran dari para pakar. Sementara itu, Anggota Fraksi PKS 
DPRD Lampung, Antoni Imam salah satu peserta Raker Fraksi PKS menanggapi
 gagasan amandemen untuk perkuatan DPD bahwa sebagai orang daerah, 
karena pada prinsipnya anggota DPD representasi daerah maka tentu 
dirinya mendukung penuh perjuatan tersebut.  
 
"Mudah-mudahan dengan 
perkuatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan 
kemanfaatan bagi daerah pemilihannya" kata Anggota Dewan Provinsi Dapil 
Lampung Selatan ini. [tim humas]

MPR Akan Berkunjung ke Kampus Terkait Rencana Amandemen Konstitusi

PKS Kepri - MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menjaring pendapat terkait rencana perubahan konstitusi, s...

Baca selengkapnya »

PKS Akan Usulkan RUU Bela Negara

pks kepri 0 Nasional, Top News 17.02

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLTOd6edSYixnxFxvd0UDYACznSTSiBoJAjGCQLER0vLiu1lW1Csl1zGuyk20mf3g2BGtwJvEc-9OJW79hAdMT67VLwW89NL9dqX9QN-x8oU-N3wCO31Flnlc6xKX0Iel8IrWrxzanzCQ/s1600/mahfudz-siddiq-_140517231808-960.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLTOd6edSYixnxFxvd0UDYACznSTSiBoJAjGCQLER0vLiu1lW1Csl1zGuyk20mf3g2BGtwJvEc-9OJW79hAdMT67VLwW89NL9dqX9QN-x8oU-N3wCO31Flnlc6xKX0Iel8IrWrxzanzCQ/s1600/mahfudz-siddiq-_140517231808-960.jpg" width="320" /></a></div>
PKS Kepri - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana untuk mengusulkan 
Rancangan Undang-Undang Bela Negara dalam Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) 2015-2019.
 
Rencana itu muncul dalam rapat kerja fraksi yang digelar di Jakarta, 
Jum'at-Sabtu (30-31/1). RUU yang akan mengatur warga negara Indonesia 
untuk wajib militer ini akan diusulkan sebagai RUU usulan Fraksi ke 
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz 
Sidiq mengungkapkan RUU Bela Negara ini baru akan diusulkan menjadi 
judul RUU dalam prolegnas. Sehingga, belum ada draf rancangannya. PKS 
memandang RUU Bela Negara sangat sejalan dengan kemajuan suatu bangsa. Sebab,
 dari contoh negara maju, wajib militer mendidik warga untuk 
berdisiplin, bermental bagus dan dapat dimobilisasi untuk pertahanan 
nasional. Jadi wajib militer bukan sebagai iron stock militer, tapi lebih untuk diajari kedisiplinan, kerja tim, keberanian, tanggungjawab, dan menghadapi tantangan. "Tantangan
 terbesar Indonesia adalah SDM (Sumber Daya Manusia) dan budaya, maka 
ruang terbuka yang jadi titik lemah ini dapat diantisipasi dengan wajib 
militer," katanya di Jum'at (30/1). Mahfudz menambahkan, sudah 
banyak contoh keberhasilan dari wajib militer ini dengan kemajuan 
negara. Yang paling dekat, kata dia, adalah negara Singapura. 

Di Singapura, setiap warga yang sudah lulus Sekolah Menengah Atas 
(SMA) diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Selesai wajib militer, 
baru dapat melanjutkan jika ingin ke Universitas atau ke pendidikan 
militer selanjutnya. RUU Bela Negara ini berbeda dengan RUU 
Komponen Cadangan (Komcad) atau RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Menurut 
Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini mengungkapkan, Komcad lebih pada 
sistem dan manajemen keamanan nasional, sedangkan Kamnas tidak ada wajib
 militer. Padahal, di RUU Bela Negara nantinya, wajib militer 
menjadi bagian dari pendidikan. Agar tidak ada waktu putus pendidikan. 
Baik untuk masuk universitas maupun ke jenjang pendidikan militer lagi. "Nanti harus ada kurikulumnya selama wajib militer ini," katanya. PKS
 tidak menargetkan kapan RUU Bela Negara ini mulai dibahas. Namun, 
targetnya adalah dapat dimasukkan dalam masa sidang kali ini. [rol]

PKS Akan Usulkan RUU Bela Negara

PKS Kepri - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang Bela Negara dalam Program Legisla...

Baca selengkapnya »

Dawam Rahardjo : PKS Hanya Militan, tidak Radikal

pks kepri 0 Politik, Top News 15.14

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiOL8Ww98O8X-vIC3GYMH4qVoQja5Cebu-N4A-TTsLTdhKoegg1DA0-FY0i6-mO2qLc2VtJAtQSf_qRtQY-39XtgCsxzQX7poY4ejhQQzagv3JchoxBJN6osf7rqVOR66KyZBzkICp7H8/s1600/dawam.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiOL8Ww98O8X-vIC3GYMH4qVoQja5Cebu-N4A-TTsLTdhKoegg1DA0-FY0i6-mO2qLc2VtJAtQSf_qRtQY-39XtgCsxzQX7poY4ejhQQzagv3JchoxBJN6osf7rqVOR66KyZBzkICp7H8/s1600/dawam.jpeg" /></a></div>
PKS Kepri - Dawam Rahardjo, lahir di Solo, Jawa Tengah, 20 April 1942, adalah 
seorang pengamat sosial ekonom Indonesia terkemuka. Ia mendapatkan gelar
 S-1 dari Fakultas Ekonomi UGM (1969). Dia sangat lama berkecimpung 
dalam dunia penelitian dan secara terus-menerus mengamati perkembangan 
masyarakat Indonesia. Berbagai lembaga penelitian bergengsi, 
seperti LP3ES, lahir berkat tangan dinginnya. Gelar Guru Besar dalam 
bidang ekonomi diperolehnya dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 
pada 1993. Kini, dia menjabat sebagai ketua dewan direktur Lembaga Studi
 Agama dan Filsafat. Berikut wawancaranya dengan wartawan senior Republika, Muhammad Subarkah:
Dahulu ketika para bapak-bangsa ini berdebat soal konstitusi di 
BPUPKI, yang ada di sana hanyalah kelompok Islam dan nasionalis. Apa 
dengan demikian bila salah satu pihak dihilangkan--dalam hal ini Islam 
Politik--maka jelas itu pengingkaran sejarah? Iya, memang 
begitu. Dahulu di BPUPKI itu kan hanya diikuti dua golongan, Nasionalis 
dan Islam. Saat itu, kekuatan komunisme sudah bangkrut ditindas oleh 
pemerintah kolonial Belanda. Demikian juga golongan sosialis, pada saat 
itu golongan ini belum lahir. Golongan sosialis baru lahir setelah 
kemerdekaan. Jadi, kedua golongan terakhir itu tak ada dalam BPUPKI. Nah,
 karena tak ada dalam BPUPKI, maka dimengerti bila keduanya--sosialis 
dan komunis--menentang Pancasila dan menentang UUD 1945. Jadi, kalau ada
 pihak yang kini terus-menerus berusaha keras menghapus Islam politik, 
maka mereka ini adalah kelompok orang yang tak mau melihat kenyataan. Dahulu,
 misalnya, ada pandangan bahwa kekuatan Islam politik itu Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini dianggap memperjuangkan syariat 
Islam dan negara Islam. Nah, sekarang, yakni pada masa pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, malah mereka masuk dalam kabinet atau
 pemerintahan. Dan faktanya membuktikan ketika PKS ada dalam 
pemerintahan mereka tak pernah memperjuangkan syariat Islam dalam artian
 mendirikan negara Islam. Tudingan itu ternyata tak ada dan tak 
terbukti! Malahan, saya melihat kini kekuatan Islam politik terus
 melakukan proses demokratisasi dan bahkan terjadi proses 
deradikalisasi. Sekarang PKS sama sekali tak ada tanda-tanda radikal. 
Partai itu hanyalah militan. Dan, antara radikal dan militan itu artinya
 berbeda sama sekali serta ini sering disalahpahami. Kalau begitu, apa bedanya radikal dan militan itu? Ya
 beda. Kalau radikal itu menginginkan perubahan secara mendadak, 
sedangkan militan itu tak begitu. Militan adalah konsisten berjuang 
secara terus-menerus dengan disertai kerja keras serta penuh kesabaran. 
Nah, maka itu kedua kata ini hendaknya jangan salah dipahami karena beda
 arti dan pemahamannya.[rol]

Dawam Rahardjo : PKS Hanya Militan, tidak Radikal

PKS Kepri - Dawam Rahardjo, lahir di Solo, Jawa Tengah, 20 April 1942, adalah seorang pengamat sosial ekonom Indonesia terkemuka. Ia men...

Baca selengkapnya »

PKS: Wajar Publik Kecewa dengan Pemerintahan Jokowi

pks kepri 0 Politik, Top News 15.05

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi62Dz-UgCbjUAh1wEbYQPjEWI5Zl7P_9IiMjGxTBsZ3FGIoUX2GzLo5JP7rOYpfbCrRZMRIctZ4HH-fVYIAU5-Mljdwz3ZWOJRzLJ6Z9bohLcZnEYRg7ahBCZ0qt0q8aOotIQ5wT_Y1qM/s1600/jazuli.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi62Dz-UgCbjUAh1wEbYQPjEWI5Zl7P_9IiMjGxTBsZ3FGIoUX2GzLo5JP7rOYpfbCrRZMRIctZ4HH-fVYIAU5-Mljdwz3ZWOJRzLJ6Z9bohLcZnEYRg7ahBCZ0qt0q8aOotIQ5wT_Y1qM/s1600/jazuli.jpeg" /></a></div>
PKS Kepri - Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia merilis hasil survei 
tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, 74,60 
persen publik kecewa dengan kepemimpinan Jokowi-JK selama 3 bulan ini. Menanggapi
 hasil survei itu, Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli 
Juwaini menilai wajar kalau publik kecewa dengan kepemimpinan yang 
dijalankan Jokowi. Menurutnya, ada beberapa hal yang memicu kekecewaan 
publik atas kepemimpinan Jokowi ini. Pertama, ekspektasi publik 
yang terlalu besar menaruh harapan pada Jokowi ternyata harus 
dikecewakan dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Bahkan, publik 
langsung disuguhi gebrakan pertama dengan kenaikan harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM). Kebijakan ini berimplikasi pada kenaikan harga-harga 
kebutuhan pokok dan transportasi. "Jadi wajar saja rakyat kecewa," katanya pada Republika, Rabu (21/1). Padahal,
 menurutnya rakyat belum melihat ada sandaran yang jelas terkait 
peningkatan sumber penghasilan mereka. Hal itu ditambah dengan perangkat
 yang disiapkan untuk mengantisipasi akibat kenaikan BBM tidak matang 
dan tidak tepat sasaran. Meskipun sudah ada gerakan kartu sehat dan 
kartu pintar namun di tataran implementasi ternyata tidak sederhana. "Berobat tetap sulit, sekolah tetap masih ada pungutan-pungutan," ujarnya. Disisi
 lain, saat pemerintah menurunkan harga BBM, tapi tetap tidak mampu 
mengontrol harga barang kebutuhan pokok. Bahkan, penurunan harga BBM ini
 dinilai Jokowi tidak melakukan kajian mendalam saat mengeluarkan 
kebijakan. Selain kekecewaan atas kebijakan Jokowi itu, publik 
juga pantas kecewa pada Jokowi yang terlalu ikut campur atau terlibat 
dalam menciptakan kegaduhan politik nasional. "Yang ketiga publik pasti 
kecewa karena belum terlihat jurus-jurus jitu Jokowi dalam 
mengantisipasi gejolak ekonomi," tegasnya. [rol]

PKS: Wajar Publik Kecewa dengan Pemerintahan Jokowi

PKS Kepri - Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia merilis hasil survei tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla...

Baca selengkapnya »

Hidayat: Kementerian PP-PA harus dinaikkan statusnya

pks kepri 0 Nasional, Top News 15.00

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7xOp8jysxzv4PpV6MfZogtO-Hx38qXYVmmQqB2JfkwWHzxY1wbeAEDzY906PCpptiTwi2Un9TaLGFC3fjt4-994ZhOkuP2vNgu01cBsKNK62AOhWfL-4RAeEtrtrG0T90264PpLK1bS0/s1600/hnw.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7xOp8jysxzv4PpV6MfZogtO-Hx38qXYVmmQqB2JfkwWHzxY1wbeAEDzY906PCpptiTwi2Un9TaLGFC3fjt4-994ZhOkuP2vNgu01cBsKNK62AOhWfL-4RAeEtrtrG0T90264PpLK1bS0/s1600/hnw.jpeg" /></a></div>
PKS Kepri - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan Kementerian 
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dinaikkan 
statusnya oleh pemerintah agar lingkungan kerjanya lebih luas dalam 
melindungi perempuan dan anak-anak. 
 "Kami akan terus perjuangkan komitmen soal perlindungan perempuan 
dan anak. Periode kemarin saya usulkan dan disetujui agar Kementerian 
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak naik statusnya tidak
 cukup hanya sebagai kementerian negara yang anggarannya Rp250 miliar 
saja," kata Hidayat yang juga wakil ketua DPR RI di kawasan Senayan, 
Jakarta, Rabu. 
 Dia juga mengatakan anggaran itu terlalu kecil untuk melindungi perempuan dan anak-anak di seluruh Indonesia. 
 "Bagaimana mungkin dengan anggaran segitu dapat melindungi perempuan
 dan anak di seluruh Indonesia," kata mantan Presiden PKS itu. 
 Dikatakannya, kementerian terkait PP-PA dengan statusnya sebagai kementerian negara membuat lingkup kerjanya sempit. 
 Menurut Hidayat, kementerian tersebut hanya bergerak di pusat saja 
atau tidak memiliki unit kerja di propinsi dan kabupaten/kota sehingga 
PP-PA tidak mampu mencakupi banyak daerah di Indonesia. 
 Maka dari itu, dia mengusulkan pemerintah agar mau menaikkan status kementerian tersebut. 
 "Permasalahan bangsa kita terkait Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PP-PA) itu banyak sekali, baik perdagangan manusia, 
kriminalitas, kesenjangan sosial dan jumlah mereka itu lebih banyak 
daripada laki-laki," katanya. 
 "Siapapun presiden harus bisa menaikkan statusnya, supaya bisa masuk
 ke daerah-daerah melindungi perempuan dan anak-anak," katanya. 
 Komisi VIII sendiri merupakan mitra kerja pemerintah yaitu bersama 
Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 
Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf. [antara]

Hidayat: Kementerian PP-PA harus dinaikkan statusnya

PKS Kepri - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak haru...

Baca selengkapnya »

PKS: Melarang Polwan Berjilbab, Kapolda Harus Ditindak

pks kepri 0 Hukum, Top News 14.55

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu2mpwcBjPu0cAP533y6hBj7yLvkeloPiEWzeBGKUq5NpOfwSnxHQu-GnHF6Xa0YZbtmULLKy99aliHGJZDhPAdOs57ghbY-QYdpdcNnLtmF5zQwKwXYtsYelv7iVO5cmfXpz-CdQLk28/s1600/anggota-polisi-wanita-saat-mengikuti-peragaan-pakaian-dinas-untuk-_131125141654-422.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu2mpwcBjPu0cAP533y6hBj7yLvkeloPiEWzeBGKUq5NpOfwSnxHQu-GnHF6Xa0YZbtmULLKy99aliHGJZDhPAdOs57ghbY-QYdpdcNnLtmF5zQwKwXYtsYelv7iVO5cmfXpz-CdQLk28/s1600/anggota-polisi-wanita-saat-mengikuti-peragaan-pakaian-dinas-untuk-_131125141654-422.jpg" width="320" /></a></div>
 
PKS Kepri - Polri masih belum memiliki aturan soal 
penggunaan jilbab bagi polisi wanita. Di sisi lain, tidak ada juga 
aturan pelarangan polwan untuk memakai jilbab. Aturan penggunaan jilbab 
di kalangan polwan saat ini masih dibahas di internal Polri. Polri sudah menyatakan komitmennya untuk membuat aturan yang jelas tentang penggunaan jilbab di kalangan polwan ini. 
 
 
Namun, beberapa Polda justru sudah melakukan pelarangan penggunaan jilbab bagi polwan di institusinya, misalnya Polda Riau. Menyikapi
 hal tersebut, anggota komisi III DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS), Nasir Jamil mengatakan Polri harus menegur bahkan menindak 
Kapolda yang melarang Polwan untuk berjilbab. "Polda itu harus ditegur 
oleh Polri, karena sudah melanggar HAM," kata dia pada Republika, Kamis (22/1). Jamil
 menambahkan Kapolda yang melarang polwan untuk berjilbab terlalu naif. 
Sebab sudah ada komitmen dari Polri untuk mengatur penggunaan jilbab 
ini. Bukan melarang jilbab. PKS mendesak Polri untuk segera 
menyelesaikan aturan soal jilbab ini. Sebab, sudah terlalu lama aturan 
ini dibahas dan belum selesai. 
 

Terlebih, sudah tidak ada alasan untuk menunda-nunda penyelesaian 
aturan ini. "Dulu alasannya tidak ada anggaran, tapi sekarang sudah 
cair, jadi tidak ada alasan lagi untuk lama selesai," imbuh dia. Jamil
 mengancam, kalau Polri tidak bersedia menegur Polda yang melarang 
penggunaan jilbab bagi Polwan, maka Komisi III yang akan menegur 
langsung Polda yang melarang. 
 

Pasalnya, di beberapa Polda misalnya Aceh juga sudah diterapkan 
aturan pemakaian jilbab ini. "Kalau Polri tidak bisa menegur, komisi III
 yang akan menegur langsung Polda yang melarang," tegas Jamil. [rol] 
 
 
 
 
 <div style="margin-bottom: 20px;">
 <div id="div-gpt-ad-1358828343244-1" style="height: 280px; width: 336px;">
 
 </div>
</div>

PKS: Melarang Polwan Berjilbab, Kapolda Harus Ditindak

PKS Kepri - Polri masih belum memiliki aturan soal penggunaan jilbab bagi polisi wanita. Di sisi lain, tidak ada juga aturan pelaranga...

Baca selengkapnya »

Aher Janji akan Mempermudah Insan Film Syuting di Jawa Barat

pks kepri 0 Nasional, Top News 21.36

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivzEY8uGylpxwp9FTdyfxOqrounZWJPBSl13Oz2tuYTK2OjgOoRJUXS61eiqkp7QaWdOOckiE_OVbESkwbT0uzJ_81sLcnewX_-s3TkDO8diwqA5hES324D-lpk7Etnk_-G8Fl3rVh1Zc/s1600/aher.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivzEY8uGylpxwp9FTdyfxOqrounZWJPBSl13Oz2tuYTK2OjgOoRJUXS61eiqkp7QaWdOOckiE_OVbESkwbT0uzJ_81sLcnewX_-s3TkDO8diwqA5hES324D-lpk7Etnk_-G8Fl3rVh1Zc/s1600/aher.jpg" /></a></div>
PKS Kepri - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerjasama dengan Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI). Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berjanji akan memudahkan insan perfilman untuk melakukan syuting di Jawa Barat. 
 "Kerjasamanya itu, kan kita ingin film di Indonesia maju. Jabar punya potensi alam, baik perkebunan, hutan, laut, gunung yang layak jadi tempat syuting," ujar Heryawan usai penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar dengan PPFI di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Kamis (15/1/2015). Selain menyediakan lokasi untuk syuting film, Heryawan juga berjanji akan mengadvokasi untuk mempermudah insan perfilman mengurusi izin syuting di Jabar. "Apapun kalau soal perizinan pasti dipermudah. Akan sangat mengadvokasi untuk mempermudah perizinan atau perlakuan spesial karena dampaknya aka sangat besar untuk Jabar," ucap Aher. Aher sangat menyambut baik kerjasama dengan insan perfilman tersebut karena akan bedampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. "Hadirnya perfilman ini akan berdampak pada kenaikan ekonomi dan kesejahteraan. Bayangkan kalau parisiwata kita meningkat, kesejahteraan warga sekitar juga akan meningkat," tandasnya. Hadir dalam penandatanganan kerjasama tersebut sejumlah produser, aktor serta aktris. Di antaranya Chand Parwez, Surya Saputra, dan Ira Wibowo. [detik]<div>
 </div>

Aher Janji akan Mempermudah Insan Film Syuting di Jawa Barat

PKS Kepri - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerjasama dengan Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI). Gubernur Jabar Ahmad Her...

Baca selengkapnya »

PKS Akui Perppu Pilkada Perlu Diperbaiki

pks kepri 0 Politik, Top News 21.32

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg04s53dKvgA1BPFLF6RIM6WmSlld8mw-aAovRN_6-RSSovPhiqPnInskbnUfWUrEQXrqG5AJQOr-43HIkZDHmdFEqC29x7VlUxkZdVbWj4FNu2SDlXqsl4pqG1T3x7D3IqB-xrljqQT2E/s1600/jazuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg04s53dKvgA1BPFLF6RIM6WmSlld8mw-aAovRN_6-RSSovPhiqPnInskbnUfWUrEQXrqG5AJQOr-43HIkZDHmdFEqC29x7VlUxkZdVbWj4FNu2SDlXqsl4pqG1T3x7D3IqB-xrljqQT2E/s1600/jazuli.jpg" /></a></div>
PKS Kepri - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengakui, banyak hal dalam Perppu Pilkada yang harus diperbaiki. 
 "Jadi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam perppu tersebut," kata Ketua Fraksi PKS itu ketika dihubungi, Minggu 18 Januari 2015. Menurut Jazuli, hal yang perlu direvisi di antaranya, mengenai banyaknya mandat Plt dan Pj yang akan menyedot birokrasi cukup banyak. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja birokrasi dan pembangunan di daerah yang jumlahnya ratusan. "Dan kepala daerah hasil pilkada yang cuma dua tahun di 2018-2020," jelasnya. Oleh karena itu sambungnya, jika revisi ini disetujui dalam rapat paripurna akan ada banyak kemungkinan yang akan ditempuh oleh Komisi II. Bisa melalui jalur tercepat tanpa melupakan substansi dari UU Pilkada itu sendiri. Seperti perubahan terbatas seperti revisi UU MD3 beberapa waktu lalu. "Persoalan masuk atau tidak masuk prolegnas akan menjadi spesial, karena desakan waktu penyelenggaraan pilkada. Tergantung political will DPR," ucapnya. Lebih dari itu Jazuli mengatakan, dalam persetujuan perppu, Koalisi Merah Putih (KMP) akan kompak. "Kompak dong, memang hal apa KMP tidak kompak?," tandasnya. [sindonews]<div>
 </div>

PKS Akui Perppu Pilkada Perlu Diperbaiki

PKS Kepri - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengakui, banyak hal dalam Perppu Pilkada yang harus diperbaiki. ...

Baca selengkapnya »

Nasir Djamil : Sudah Waktunya UU Kepolisian Direvisi

pks kepri 0 Nasional, Top News 21.27

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghRRYMH3-heHwrgqJC3rZXHFJgdN6Ba9nY7gnivHEZ5Rszs9z0AwJZgDG6oLKyyHaTZ4fsObGfwQzRyUmuzKJKc7Ospxd2A5z0wVqJ1DZLJ2d4iNRucY4k8tnFBZlkv99_DnqaP1_jmqg/s1600/nasir+djamil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghRRYMH3-heHwrgqJC3rZXHFJgdN6Ba9nY7gnivHEZ5Rszs9z0AwJZgDG6oLKyyHaTZ4fsObGfwQzRyUmuzKJKc7Ospxd2A5z0wVqJ1DZLJ2d4iNRucY4k8tnFBZlkv99_DnqaP1_jmqg/s1600/nasir+djamil.jpg" /></a></div>
PKS Kepri - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan sudah waktunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk direvisi, sebab sudah tidak relevan lagi dengan berkembangan saat ini dan ke depan. 
 
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
"Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri oleh Presiden itu tidak diatur dalam UU tentang Kepolisian. Tapi dalam kenyataannya terjadi. Itu salah satu alasan bagi saya untuk mengusulkan UU tersebut direvisi," kata Nasir Djamil, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (20/1).</div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
 </div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, pengangkatan Plt Kapolri itu memunculkan pertanyaan besar, sebab Kapolri Jenderal Sutarman diberhentikan sehingga Kapolri tidak ada.</div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
 </div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
"Seharusnya, pengangkatan Plt ada pejabat Kapolri-nya tetapi sedang berhalangan atau sedang menjalankan tugas cuti. Plt Kapolri sekarang tidak ada dasar hukumnya, tidak tepat, mengingat Kapolrinya tidak ada," ujarnya.</div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
 </div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
Agar kejadian tersebut tidak terulang nantinya, sekali lagi Nasir Djamil menegaskan, DPR bersama pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian itu.</div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
 </div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
"Menurut saya, revisi tersebut layak untuk dimasukan dalam prioritas pembahasan," pungkasnya. [jpnn]</div>
<div style="background-color: white; line-height: 17px; text-align: justify;">
 </div>

Nasir Djamil : Sudah Waktunya UU Kepolisian Direvisi

PKS Kepri - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan sudah waktunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ke...

Baca selengkapnya »

PKS Kepri

Jazuli : Anggota FPKS Harus Berbeda dengan Fraksi Lainnya

Kejar Target Revisi, Kompleksitas UU Pilkada Harus Segera Diselesaikan

MPR Akan Berkunjung ke Kampus Terkait Rencana Amandemen Konstitusi

PKS Akan Usulkan RUU Bela Negara

Dawam Rahardjo : PKS Hanya Militan, tidak Radikal

PKS: Wajar Publik Kecewa dengan Pemerintahan Jokowi

Hidayat: Kementerian PP-PA harus dinaikkan statusnya

PKS: Melarang Polwan Berjilbab, Kapolda Harus Ditindak

Aher Janji akan Mempermudah Insan Film Syuting di Jawa Barat

PKS Akui Perppu Pilkada Perlu Diperbaiki

Nasir Djamil : Sudah Waktunya UU Kepolisian Direvisi

Popular Posts

Arsip Blog