Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Rini Soemarno salah besar menentukan kebijakannya tersebut.
Pasalnya, kata Fahri, setiap tahunnya pemerintah lewat APBN sudah mengalokasikan anggarannya untuk membangun satu gedung.
Sehingga, daripada menjual gedung BUMN, pemerintah lebih baik mencoret salah satu anggaran pembangunan gedung, dan memindahkan gedung yang lain ke Kementerian BUMN.
"Jadi dia (Rini Soemarno-red) enggak tahu bahwa cara dia menghemat satu gedung dalam APBN. Setiap hari masih ada pembangunan gedung," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Fahri menuding, setiap langkah yang diambil oleh para pembantu Presiden tidak sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni merevolusi mental.
Politikus PKS itu menganggap, para menteri Jokowi juga tidak pernah membuat DPR terpukau, karena setiap kebijakan menteri Jokowi selalu menuai kontra.
Di antaranya penghapusan Kurikulum 2013, pelarangan rapat di hotel mewah, dan yang baru-baru ini menjual gedung BUMN, serta pelarangan menggunakan jilbab.
"Ini mbok yo menteri-menteri ini coba ngomong yang buat kita (DPR) kagum," tuntasnya.
Sebelumnya, Menteri Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung Kementerian BUMN yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat.
Langkah itu dilakukan karena gedung 22 lantai tersebut dianggap terlalu besar bagi karyawan BUMN yang hanya berjumlah sekira 250 orang. Ia menilai operational cost yang dikeluarkan sangat besar.
sumber : okezone.com
Posting Komentar