"Sejauh ini ditemukan indikasi kecurangan potensi terstruktur di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Ini bersifat masiv, karena itu kita minta KPU untuk lakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Sabtu (19/7/2014).
Sementara Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Firman Wijaya menambahkan indikasi kecurangan itu merupakan ancaman terhadap legitimasi pemilu. Dan kondisi ini menghendaki sikap serius penyimpangan bahkan kejahatan pemilu.
"Ini mengundang cacat hukum. Kalau dipertahankan, legalitas pemilu akan bermasalah kedepan. Kami ingatkan sebelum masalah ini selesai agar KPU menunda pleno," tandasnya.
Seperti diketahui, Bawaslu DKI Jakarta juga merekomendasi ke KPU DKI untuk mengadakan pemungutan suara ulang (PSU). PSU ini atas pengaduan tim Prabowo-Hatta yang menemukan adanya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb) yang tidak sesuai dengan domisili.
Dari 5.802 TPS yang diduga melanggar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya merekomendasikan untuk PSU di 16 TPS. [inilah]
Posting Komentar