PKS Kepri - Ratu marijuana asal Australia, Schapelle Corby benar-benar mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah Indonesia.
Perlakuan istimewa itu apabila pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan pembebasan bersyarat kepada Corby.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsy mengatakan Corby tidak layak mendapatkan pembebasan bersyarat ini. Tapi semua itu tergantung dari Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Sebab, walau tekanan dari masyarakat agar pemerintah tidak memberi remisi ke Corby sangat kuat, tapi akhirnya diberi juga, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
"Namun ini bukti adanya inkonsistensi atau mungkin pengistimiwaan terhadap Corby," kata Aboebakar, dalam pesan singkatnya, Kamis (6/2/2014).
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan Kemenkumham sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 soal pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat untuk napi koruptor, narkoba dan teroris.
"Bila Corby diberikan remisi berarti ada inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan, bahkan bisa dikatakan ada ketidakadilan. Kita semua tak ingin Corby diistemawakan dengan mendapatkan perlakuan khusus dengan menerabas PP No.99 tahun 2012," jelas Aboebakar.
Apalagi sebelumnya Presiden SBY pernah memberi grasi kepada Corby berupa pengurangan hukuman selama lima tahun. Jelas Aboebakar, Corby juga sudah mendapatkan pengurangan hukuman 6 bulan saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2013.
"Padahal Corby bukanlah justice collaborator, sebagai ratu marijuana dia tak mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan sindikat narkoba, oleh karenanya sesuai dengan PP yang telah diterbitkan Menkumham seharusnya tak layak diberikan fasilitas remisi ataupun pembebasan bersyarat," tegasnya.
Dalam waktu dekat, dikabarkan Corby akan bebas. Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan, perlu telaah dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Tinggal dilakukan telaah, saya janjikan dalam tiga hari ini insya Allah diturunkan 1.700 warga binaan dan memang Corby termasuk salah satu dari 1.700 warga binaan itu," ujar Amir di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (5/2/2014). [inilah.com]
Perlakuan istimewa itu apabila pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan pembebasan bersyarat kepada Corby.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsy mengatakan Corby tidak layak mendapatkan pembebasan bersyarat ini. Tapi semua itu tergantung dari Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Sebab, walau tekanan dari masyarakat agar pemerintah tidak memberi remisi ke Corby sangat kuat, tapi akhirnya diberi juga, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
"Namun ini bukti adanya inkonsistensi atau mungkin pengistimiwaan terhadap Corby," kata Aboebakar, dalam pesan singkatnya, Kamis (6/2/2014).
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan Kemenkumham sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 soal pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat untuk napi koruptor, narkoba dan teroris.
"Bila Corby diberikan remisi berarti ada inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan, bahkan bisa dikatakan ada ketidakadilan. Kita semua tak ingin Corby diistemawakan dengan mendapatkan perlakuan khusus dengan menerabas PP No.99 tahun 2012," jelas Aboebakar.
Apalagi sebelumnya Presiden SBY pernah memberi grasi kepada Corby berupa pengurangan hukuman selama lima tahun. Jelas Aboebakar, Corby juga sudah mendapatkan pengurangan hukuman 6 bulan saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2013.
"Padahal Corby bukanlah justice collaborator, sebagai ratu marijuana dia tak mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan sindikat narkoba, oleh karenanya sesuai dengan PP yang telah diterbitkan Menkumham seharusnya tak layak diberikan fasilitas remisi ataupun pembebasan bersyarat," tegasnya.
Dalam waktu dekat, dikabarkan Corby akan bebas. Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan, perlu telaah dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Tinggal dilakukan telaah, saya janjikan dalam tiga hari ini insya Allah diturunkan 1.700 warga binaan dan memang Corby termasuk salah satu dari 1.700 warga binaan itu," ujar Amir di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (5/2/2014). [inilah.com]
Posting Komentar