GuidePedia

0
Raden Hari Tjahyono / Ketua DPW PKS Kepri
PKS Kepri - Meski terjadi penolakan yang keras dari masyarakat Batam, sepertinya pembahasan kenaikan tarif PLN Batam sebesar 47 persen akan terus berlanjut di DPRD Kepri. Melihat kondisi seperti di atas, Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono kembali menjelaskan bahwa sejak awal DPW PKS Kepri telah menginstruksikan anggota dewan dari PKS di DPRD Kepri agar PT PLN Batam membatalkan niatnya untuk menaikan tarif tersebut.

"Rakyat saat ini semakin susah. Oleh karena itu PKS memilih untuk bersama rakyat menolak kenaikan tarif listrik di Batam," terang Raden Hari Tjahyono di Kantor PKS Kepri di Batam, Rabu (1/3).

Raden Hari mengharapkan semua pihak harus melihat masalah yang dihadapi masyarakat dengan mata hati yang jernih. Menurutnya saat ini kondisi perekonomian di Indonesia termasuk di Batam sedang sangat sulit. Jika dipaksakan dengan kenaikan tarif Bright PLN Batam yang angkanya fantastis tentu akan sangat memberatkan masyarakat. Raden Hari juga menjelaskan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat harga LPG dan BBM akan ikut merangkak naik. Jika sudah naik semua maka yang paling merasakan adalah masyarakat kecil, terangnya.

Ia menceritakan ketika dirinya mampir di warung-warung dan bengkel banyak dari pengusaha kecil yang mengeluh karena kondisi perekonomian yang sangat lesu. Untuk itu Wakil PKS yang ikut terlibat dalam pembahasan kenaikan tarif pun tetap berjuang maksimal.

"Dalam kondisi perekonomian saat ini kenaikan tarif listrik oleh PT PLN Batam, menurut hemat PKS Kepri tidak tepat dan dapat membebani masyarakat bahkan juga memicu inflasi. Oleh itu sebaiknya kenaikan tarif atau penyesuaian tarif dibatalkan," ungkap Raden Hari serius.

Meski demikian, karena realita politik di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan, ia mengharapkan bila tetap ada kenaikan maka angkanya maksimal sepuluh persen, dan naiknya secara bertahap. Karena angka 40 persen dirasakan akan sangat memberatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu para wakil rakyat dari PKS agar mendorong dibuatnya perda yang isinya peningkatan pelayanan listrik untuk masyarakat sesegera mungkin. Termasuk kompensasi atau denda jika terjadi pemadaman listrik dan atau padam lebih dari 2 jam karena gangguan. Juga perlu dibuat insentif untuk dunia usaha.

Senada dengan Raden Hari, Ketua Fraksi PKS DPRD Batam, Mukriyadi juga menolak tegas rencana kenaikan tarif PLN. Ia pun akan mengajak anggota dewan yang lain untuk ikut peduli. Karena seluruh anggota DPRD Batam semuanya mendapat suara dari masyarakat Batam. Untuk itu sudah sepantasnya mereka dibela. Mukriyadi juga mengharapkan agar Walikota Batam, Rudi melakukan upaya untuk membatalkan naiknya tarif listrik ini. (isy)

Post a Comment

 
Top