GuidePedia

0


Ketua Komisi II DPRD Kepri / Ing Iskandarsyah
PKS Kepri -Tanjungpinang (Antara Kepri) - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau memberi apresiasi kepada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV/Tanjungpinang karena berhasil mengamankan perairan itu secara maksimal.
      
Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, kinerja Lantamal IV/Tanjungpinang dalam satu tahun terakhir patut mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dan daerah.
      
"Selat Malaka yang selama ini ditakuti, kini dirasakan lebih aman. Ini salah satu hasil dari kinerja Lantamal IV/Tanjungpinang," katanya.
      
Iskandarsyah yang juga Wakil Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kepri mengatakan kinerja Lantamal IV/Tanjungpinang sejak dipimpin Laksamana Pertama S Irawan jauh lebih baik. Irawan dinilai tegas, berintegritas dan memiliki strategi yang baik sehingga tidak terlalu sulit menangkap para pelaku kejahatan di perairan Kepri.
      
Hampir setiap hari pula berita terkait penangkapan kapal yang diduga mengangkut barang-barang ilegal yang berasal dari berbagai daerah berhasil ditegah. Selain itu, dalam beberapa hari ini Tim Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV/Tanjungpinang juga berhasil menegahkan kapal yang mengangkut barang-barang impor.
      
"Ini kinerja yang luar biasa, yang seharusnya mendapat dukungan seluruh lembaga pemerintahan dan elemen masyarakat," katanya.
      

Menurut dia, kinerja Lantamal IV/Tanjungpinang pasti mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi.
       
Iskandar mengenal Ade beserta keluarganya sejak beberapa tahun yang lalu di Belanda sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Kepri. Ade, pemimpin yang berpengalaman, cerdas, jujur, tegas, berwibawa dan memiliki wawasan yang baik.
      
"Sinergi yang dibangun antara Mabes AL dengan Lantamal IV/Tanjungpinang ini yang memperkuat pengamanan di perairan Kepri," katanya.
      
Terkait penangkapan barang-barang impor, seperti beras, bawang, gula, dan perkakas, Iskandar mengatakan pemerintah seharusnya memberi respons positif dan segera menindaklanjuti dengan memberi kemudahan kepada para pengusaha untuk mengurus ijin.
      
"Penegakan hukum sudah seharusnya dilakukan jika para pengusaha tidak menaati ketentuan yang berlaku sehingga merugikan negara," katanya.(Antara)

Editor: Dedi

Post a Comment

 
Top