 |
| foto : batamtoday.com |
PKS Kepri - Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Ing. Iskandarsyah bersama rombongan DPRD Kepri, Senin kemarin bertolak ke Jakarta untuk menemui jajaran Komisi VII DPR RI dan salah satu senator Kepri, Haripinto Tanuwidjaja. Maksud kedatangan para wakil rakyat Kepri tersebut agar Komisi VII dan anggota DPD dari Kepri ini dapat menfasilitasi rapat rekonsiliasi untuk membahas Dana Bagi Hasil (DBH) secara transparan.
“Senin kami berkunjung ke Komisi VII dan DPD RI untuk minta difasilitasi rapat rekonsiliasi antara Pemrov Kepri dengan SKK Migas dan para kontraktor-kontraktor migas dengan didampingi BPK, Menkeu dan Kementrian ESDM,” tulis Iskandar melalui Whatsapp, Rabu (8/3).
Sedang rapat rekonsiliasi sendiri bertujuan untuk menghitung bersama secara transparan tentang DBH terutama cost recovery (biaya pemulihan) sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan.
Menurut Iskandar, DPRD dan Pemprov Kepri masih keukeuh bahwa perhitungan terkait DBH 2016 ada yang perlu dikoreksi. Untuk itu ia bersama rekan anggota DPRD Kepri lainnya tetap memperjuangkan DBH sehingga pemerintah memberi dana tambahan dari Rp 12 miliar menjadi Rp 120 hingga Rp 150 miliar.
Tidak itu saja, kunjungan DPRD Kepri juga untuk mengusahakan agar Dana Pendapatan Pajak dan DBH 2015 untuk Kepri yang belum dibayar sebesar Rp 171 miliar. Menurut Iskandar dana tersebut adalah hak dari Pemprov Kepri.
Iskandar mengungkapkan permintaan DPRD Kepri disambut dengan baik oleh Komisi VII DPR RI dan Haripinto. Ia berharap APBN P akan ada koreksi dan penambahan untuk Kepri. Tambahan itu nantinya (jika terkabul) akan sangat bermanfaat untuk menutupi defisit anggaran Rp 339 miliar. (isy)
Posting Komentar