PKS Kepri - Proses panjang seleksi calon komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, sudah rampung sejak beberapa waktu lalu. Sudah terpilih pula enam nominasi terbaik yang akan duduk di bangku komisioner. Memang secara legal hukum, belum dilantik dan ditetapkan kepengurusan yang baru. Namun, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Suryani sudah menitipkan pesan.
"Kepada Komisioner KPPAD Kepri yang terpilih nantinya, tentu kami inginkan bersikap lebih proaktif dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak di Kepri," kata Suryani, anggota legislatif perempuan yang juga pemerhati kasus perempuan dan anak ini, Kamis (4/2).
Karena sepengamatan Suryani, masih banyak kasus yang melibatkan anak dan perempuan di Kepri. Ia menganalogikannya serupa fenomena gunung es. Sehingga, tidak ada cara lain untuk menekan angka pertumbuhannya kecuali dengan menjemput bola.
"Akar segala kasus semacam ini adalah di keluarga. Sehingga, di tataran ini yang mesti mendapatkan banyak sentuhan. Sehingga tidak lagi timbul kesan, baru ada kasus, baru turun. Sudah diekspos, baru mulai kerja," ujar Suryani.
Sikap proaktif itu, sambungnya, bisa dimulai melalui program-program berkenaan penyuluhan ke tengah-tengah masyarakat. Bisa melalui perkumpulan majelis taklim atau lembaga sejenis. Dan tak boleh pula tertinggal adalah penyuluhan bina keluarga bagi pasangan suami-istri usia dini. "Jadi ketika mereka punya anak, sudah tahu bagaimana memperlakukan serta merawatnya dengan benar," ucapnya.
Sosialisasi maupun jenis kegiatan semacam ini perlu dana. Suryani tak menutup mata. Menurutnya, DPRD Provinsi Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri bakal siap mendukung alokasi anggarannya. "Asalkan program kerja tiap tahunnya bisa disusun secara jelas. Ini kerja baik, jadi harus didukung," tegas Suryani.
Kemudian agar alokasi anggaran itu bisa mendapatkan prioritas, Suryani meminta kepada lima komisioner tepilih nantinya juga lebih proaktif menjalin komunikasi dengan jajaran legislatif dan pemangku kebijakan terkait. (batampos)
Sumber Batam Pos yang telah diedit seperlunya oleh admin.
Posting Komentar