PKS Kepri - Rakorwil PKS Kepri yang diadakan di Asrama Haji Batam, Sabtu-Ahad, 13-14 Februari 2016 menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
1. PKS Kepri bertekad menjadi yang terdepan dalam berkhidmat kepada rakyat Kepri dan menjadikan seluruh kantor PKS sebagai pusat khidmat PKS serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan semangat berkhidmat kepada rakyat ini sebagai spirit dalam kehidupan sehari-hari.
2. Persoalan LGBT telah menjadi persoalan yang serius ditengah masyarakat, disamping tidak sesuai dengan perintah agama, LGBT juga tak sesuai dengan budaya bangsa.
Untuk itu PKS Kepri menolak dengan tegas gerakan sistemis dan masif LGBT, dengan senantiasa melakukan dialog persuasif dengan harapan mereka kembali kepada fitrahnya. Dan mendorong pemerintah agar segera menangani persoalan ini agar tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Dualisme kewenangan yang terjadi Batam antara Pemerintan Kota Batam (Pemko Batam) dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah mengganggu pembangunan dan investasi yang ada di Batam khususnya, Kepri dan Nasional pada umumnya.
Untuk itu, PKS Kepri mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan dualisme kewenangan ini dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur secara tegas pembagian kewenangan tanpa mengurangi keistimewaan Batam sebagai derah industri, perdagangan dan jasa sehingga mampu bersaing dengan kawasan serupa di tingkat regional maupun internasional.
4. Mendorong Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kepri untuk mengembangkan dan memgoptimalkan potensi daerah guna peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketergantungan kepada Dana Bagi Hasil dari pemerintah.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kepri hingga saat ini belum disahkan oleh pemerintah. Hal ini tentu berpotensi menggangu iklim investasi di Kepri.
Untuk, itu PKS Kepri mendorong kepada pemerintah untuk segera mensahkan/menerbitkan (RTRW) tersebut sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di Kepri.
Posting Komentar