"Kami Fraksi PKS menyoroti menurunnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di mana target APBD-P 2015 sebesar Rp6 milyar di APBD murni 2016 hanya Rp3.855.571.200 atau turun sebesar Rp2.144.428.800,00," kata Rohaizat di DPRD Kota Batam, Senin (28/12)
Dalam Nota Keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Batam, kata Rohaizat, alasan penurunan ini disebabkan sistem pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir yang menggunakan metode sharing atau bagi hasil dan sifat pengenaan retribusi flat atau tetap.
Menurut anggota Komisi III ini penjelasan yang diberikan oleh Pemko Batam sebagai pemegang regulasi tertinggi di Batam seolah-olah tidak berdaya menghadapi raja-raja kecil yang ada di Batam ini. Dan juga tidak ada usaha dari Pemko Batam untuk melakukan negosiasi ulang.
Rohaizat menduga pemerintah terkesan setengah hati dalam mengelola retribusi parkir. Ia menambahkan alasan tersebut juga sudah disampaikan Pemko pada APBD perubahan 2015 lalu dan di APBD murni 2016 disampaikan lagi alasan yang sama.
Rohaizat mencontohkan, dari data Badan Pusat Statistik Kota Batam kepemilikan kendaraan roda dua sebanyak 216.248 unit dimana jumlah tersebut dikalikan dengan Rp 1.000 (satu kali parkir) maka total retribusi parkir sehari bisa mencapai Rp. 216.248.000.
"Kita kalikan 30 hari menjadi Rp6.487.440.000 dikalikan lagi 12 bulan maka setahun retribusi parkir hanya dari kendaraan roda dua menembus angka Rp77.849.280.000," katanya.
Masih data Badan Pusat Statistik Kota Batam, kata Rohaizat, kendaraan roda empat mencapai Rp413.986 unit dan ini dikalikan Rp2.000 (satu kali parkir) yakni Rp827.972.000 sehari. Sebulan Rp24.839.160.000 dan setahun adalah 298.069.920.000. (aju)
Posting Komentar