PKS Kepri - Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) harus dinaikkan. Karena dengan anggaran yang ada sekarang sulit untuk mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan anggaran Kementerian PPPA saat ini hanya sekira Rp 250 miliar untuk seluruh Indonesia. Menurut dia, dengan dana sebesar itu dinilainya tentu kurang.
"Bagaimana bisa membuat program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dana sebesar itu. Karenanya, saya sudah mengusulkan agar dana untuk Kementerian PP-PA ditambah," katanya di Jakarta, Minggu (1/2/2015).
Dia berharap, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian yang serius terhadap masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal itu mengingat problema yang dihadapi perempuan dan anak makin kompleks serta beragam saat ini.
"Problema terkait perempuan dan anak banyak sekali, di antaranya perdagangan manusia, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki," ujarnya.
Di samping itu, ia mempertanyakan keseriuan pemerintah kalau hanya mengucurkan dana sebesar Rp 250 miliar untuk pemberdayaan perempuan dan anak seluruh Indonesia. Sebab, anggaran itu terlalu kecil untuk mengurusi perempuan dan anak seluruh Indonesia.
"Saya juga usulkan agar pemerintah memperluas lingkup kerja Kementerian PP-PA sehingga tidak hanya bergerak di pusat saja. Sebaiknya memiliki unit kerja di provinsi dan kabupaten/kota sehingga PP-PA mampu menjangkau wilayah Indonesia," tandasnya. [inilah]
Posting Komentar