Mahfud menegaskan demikian sehubungan dengan tekad dan itikad pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK, menyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai sudah berlarut-larut.
"Kematian Munir jangan hanya dilihat sebatas kehilangan maupun sebatas warga negara saja. Melainkan dilihat adanya upaya pembunuhan demokrasi dan HAM, ini tugas dan tanggungjawab negara, pemerintah," kata Mahfud di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
Ketua Komisi I DPR ini menambahkan, sikap yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry dengan mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus 10 tahun kematian Munir. Dimana Kerry meminta secara khusus agar kasus tersebut segera dibawa ke persidangan untuk menghukum oknum atau pelakunya.
"(Surat Menlu AS) bukan faktor terlalu menentukan, terpenting itikad politik kita. Kalau Amerika kan biasa ketika memposisikan dirinya sebagai global corp polisi dunia," kata Mahfud. [aktual]
Posting Komentar