"Pihak terkait harus segera melakukan investigasi ke lapangan," kata anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Surahman Hidayat, beberapa saat lalu (Selasa, 3/6).
Pernyataan Surahman ini terkait dengan laporan Forum Wanita (Forwa) Sukabumi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan laporan mereka, human trafficking di Kabupaten Sukabumi terus bertambah dan tercatat sejak Januari hingga awal Juni 2014 sudah sebanyak tujuh kasus.
Hal lain yang lebih memprihatinkan, ungkap Surahman, adalah para korban trafficking di antaranya ada yang masih pelajar SMP maupun SMA. Bahkan yang lebih memprihatikan lagi, para pelajar sekolah dasar (SD) pun sudah mulai dijadikan target perdagangan manusia.
"Pemerintah harus segera mencari solusi penyelesaian, karena umumnya pemicu terjadinya human trafficking adalah masalah ekonomi, masyarakat sangat mudah terbuai dengan tawaran kerja dengan janji penghasilan yang sangat besar," demikian Surahman.[rmol]
Black campaign atau kampanye hitam mewarnai perebutan kursi Presiden
Indonesia antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Bawaslu pun
diminta untuk bertindak tegas terhadap para pelakunya.
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Pilpres 2014 harus menjadi sarana pendidikan rakyat. Pilpres tidak boleh dirasuki sinyal-sinyal negatif yang bisa merusak pikiran pemilih. Pelaku black campaign pun harus diberikan tindakan tegas oleh KPU dan Bawaslu.
"Seperti yang kami tegaskan Pilpres jadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia mestinya tidak boleh lakukan black campaign kepada siapapun. Siapapun yang melakukan kampanye hitam harusnya ada mekanisme yang menjerat mereka seperti pelanggar hukum, KPU dan Bawaslu harus menggagagasnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, yang terberat adalah menyinggung masalah norma. Karena black campaign nantinya akan menimbulkan fitnah.
"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan, Itu fitnah. Kebohongan atau fitnah biar diselesaikan hukum," tukas Hidayat. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2058000/pks-desak-kpu-dan-bawaslu-tindak-tegas-pelaku-kampanye-hitam#sthash.xrMfRKIg.dpuf
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Pilpres 2014 harus menjadi sarana pendidikan rakyat. Pilpres tidak boleh dirasuki sinyal-sinyal negatif yang bisa merusak pikiran pemilih. Pelaku black campaign pun harus diberikan tindakan tegas oleh KPU dan Bawaslu.
"Seperti yang kami tegaskan Pilpres jadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia mestinya tidak boleh lakukan black campaign kepada siapapun. Siapapun yang melakukan kampanye hitam harusnya ada mekanisme yang menjerat mereka seperti pelanggar hukum, KPU dan Bawaslu harus menggagagasnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, yang terberat adalah menyinggung masalah norma. Karena black campaign nantinya akan menimbulkan fitnah.
"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan, Itu fitnah. Kebohongan atau fitnah biar diselesaikan hukum," tukas Hidayat. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2058000/pks-desak-kpu-dan-bawaslu-tindak-tegas-pelaku-kampanye-hitam#sthash.xrMfRKIg.dpuf
Black campaign atau kampanye hitam mewarnai perebutan kursi Presiden
Indonesia antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Bawaslu pun
diminta untuk bertindak tegas terhadap para pelakunya.
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Pilpres 2014 harus menjadi sarana pendidikan rakyat. Pilpres tidak boleh dirasuki sinyal-sinyal negatif yang bisa merusak pikiran pemilih. Pelaku black campaign pun harus diberikan tindakan tegas oleh KPU dan Bawaslu.
"Seperti yang kami tegaskan Pilpres jadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia mestinya tidak boleh lakukan black campaign kepada siapapun. Siapapun yang melakukan kampanye hitam harusnya ada mekanisme yang menjerat mereka seperti pelanggar hukum, KPU dan Bawaslu harus menggagagasnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, yang terberat adalah menyinggung masalah norma. Karena black campaign nantinya akan menimbulkan fitnah.
"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan, Itu fitnah. Kebohongan atau fitnah biar diselesaikan hukum," tukas Hidayat. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2058000/pks-desak-kpu-dan-bawaslu-tindak-tegas-pelaku-kampanye-hitam#sthash.xrMfRKIg.dpuf
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Pilpres 2014 harus menjadi sarana pendidikan rakyat. Pilpres tidak boleh dirasuki sinyal-sinyal negatif yang bisa merusak pikiran pemilih. Pelaku black campaign pun harus diberikan tindakan tegas oleh KPU dan Bawaslu.
"Seperti yang kami tegaskan Pilpres jadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia mestinya tidak boleh lakukan black campaign kepada siapapun. Siapapun yang melakukan kampanye hitam harusnya ada mekanisme yang menjerat mereka seperti pelanggar hukum, KPU dan Bawaslu harus menggagagasnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, yang terberat adalah menyinggung masalah norma. Karena black campaign nantinya akan menimbulkan fitnah.
"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan, Itu fitnah. Kebohongan atau fitnah biar diselesaikan hukum," tukas Hidayat. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2058000/pks-desak-kpu-dan-bawaslu-tindak-tegas-pelaku-kampanye-hitam#sthash.xrMfRKIg.dpuf
Black campaign atau kampanye hitam mewarnai perebutan kursi Presiden
Indonesia antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Bawaslu pun
diminta untuk bertindak tegas terhadap para pelakunya.
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Pilpres 2014 harus menjadi sarana pendidikan rakyat. Pilpres tidak boleh dirasuki sinyal-sinyal negatif yang bisa merusak pikiran pemilih. Pelaku black campaign pun harus diberikan tindakan tegas oleh KPU dan Bawaslu.
"Seperti yang kami tegaskan Pilpres jadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia mestinya tidak boleh lakukan black campaign kepada siapapun. Siapapun yang melakukan kampanye hitam harusnya ada mekanisme yang menjerat mereka seperti pelanggar hukum, KPU dan Bawaslu harus menggagagasnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, yang terberat adalah menyinggung masalah norma. Karena black campaign nantinya akan menimbulkan fitnah.
"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan, Itu fitnah. Kebohongan atau fitnah biar diselesaikan hukum," tukas Hidayat. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2058000/pks-desak-kpu-dan-bawaslu-tindak-tegas-pelaku-kampanye-hitam#sthash.xrMfRKIg.dpuf
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Pilpres 2014 harus menjadi sarana pendidikan rakyat. Pilpres tidak boleh dirasuki sinyal-sinyal negatif yang bisa merusak pikiran pemilih. Pelaku black campaign pun harus diberikan tindakan tegas oleh KPU dan Bawaslu.
"Seperti yang kami tegaskan Pilpres jadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia mestinya tidak boleh lakukan black campaign kepada siapapun. Siapapun yang melakukan kampanye hitam harusnya ada mekanisme yang menjerat mereka seperti pelanggar hukum, KPU dan Bawaslu harus menggagagasnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, yang terberat adalah menyinggung masalah norma. Karena black campaign nantinya akan menimbulkan fitnah.
"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan, Itu fitnah. Kebohongan atau fitnah biar diselesaikan hukum," tukas Hidayat. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2058000/pks-desak-kpu-dan-bawaslu-tindak-tegas-pelaku-kampanye-hitam#sthash.xrMfRKIg.dpuf
Black campaign atau kampanye hitam mewarnai perebutan kursi Presiden
Indonesia antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Bawaslu pun
diminta untuk bertindak tegas terhadap para pelakunya.
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Pilpres 2014 harus menjadi sarana pendidikan rakyat. Pilpres tidak boleh dirasuki sinyal-sinyal negatif yang bisa merusak pikiran pemilih. Pelaku black campaign pun harus diberikan tindakan tegas oleh KPU dan Bawaslu.
"Seperti yang kami tegaskan Pilpres jadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia mestinya tidak boleh lakukan black campaign kepada siapapun. Siapapun yang melakukan kampanye hitam harusnya ada mekanisme yang menjerat mereka seperti pelanggar hukum, KPU dan Bawaslu harus menggagagasnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, yang terberat adalah menyinggung masalah norma. Karena black campaign nantinya akan menimbulkan fitnah.
"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan, Itu fitnah. Kebohongan atau fitnah biar diselesaikan hukum," tukas Hidayat. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2058000/pks-desak-kpu-dan-bawaslu-tindak-tegas-pelaku-kampanye-hitam#sthash.xrMfRKIg.dpuf
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Pilpres 2014 harus menjadi sarana pendidikan rakyat. Pilpres tidak boleh dirasuki sinyal-sinyal negatif yang bisa merusak pikiran pemilih. Pelaku black campaign pun harus diberikan tindakan tegas oleh KPU dan Bawaslu.
"Seperti yang kami tegaskan Pilpres jadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia mestinya tidak boleh lakukan black campaign kepada siapapun. Siapapun yang melakukan kampanye hitam harusnya ada mekanisme yang menjerat mereka seperti pelanggar hukum, KPU dan Bawaslu harus menggagagasnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, yang terberat adalah menyinggung masalah norma. Karena black campaign nantinya akan menimbulkan fitnah.
"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan, Itu fitnah. Kebohongan atau fitnah biar diselesaikan hukum," tukas Hidayat. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2058000/pks-desak-kpu-dan-bawaslu-tindak-tegas-pelaku-kampanye-hitam#sthash.xrMfRKIg.dpuf
Posting Komentar