Anis menjelaskan, saksi partai politik adalah sumber konflik Pemilu. Menurutnya, satu partai hanya bisa membiayai saksi di 200 ribu TPS. Itu artinya partai tidak memiliki lagi di TPS yang lain. Padahal, TPS di Indonesia berjumlah 545.778 TPS.
"Suaranya bisa hilang di situ dan ini berpotensi menjadi sumber konflik. Ini nanti akan dibawa ke pusat. Di tengah ketidakpercayaan publik termasuk juga kapada Mahkamah Konstitusi (MK) ini rawan. Karena itu dana saksi ini harus kita anggap bukan sekedar dana politik tapi dana persatuan," ungkap Anis kepada wartawan, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (17/2/2014).
Dia menambahkan, dana saksi partai tersebut digunakan untuk menjaga kredibilitas Pemilu 2014 agar legitimasinya kuat. "Kalau enggak, ini akan banyak konflik nanti karena sumber kecurangannya jelas," tegasnya.
Anis tak memungkiri ada partai politik yang masuk kategori sebagai partai tajir. Sehingga tak memerlukan bantuan dana saksi dari pemerintah. Tapi, banyak juga partai kecil yang tidak sanggup membiaya saksi di seluruh TPS.
Oleh karenanya, PKS akan terus mendorong pemerintah untuk mencairkan dana saksi."Ini akan menjadi sumber kecurangan, dan efeknya pada legitimasi Pemilu-nya sendiri di tengah ketidakpercayaan terhadap MK sekarang ini. Ini juga sangat bahaya dan rawan. Ini masalah lama yang kita usung supaya dibayar Pemerintah," simpulnya.
Sekedar informasi, Pemerintah akan mengucurkan dana sekitar Rp 1,5 triliun untuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sekitar Rp 800 miliar akan digunakan untuk mendanai relawan Bawaslu yaitu Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (Mitra PPL) dan Rp700 miliar untuk dana saksi partai politik. [okezone.com]
Posting Komentar