"Di Kepri sudah sekitar 40 ribu siswa menerima bantuan tersebut dari yang saya advokasi. Namun ada beberapa yang disalahgunakan untuk keperluan lain diluar urusan pendidikan baik oleh siswa atau orang tua siswa. Kejadian serupa juga terjadi pada daerah lain," kata Herlini di Batam, Kamis.
Di Kepri, kata dia, bantuan dialokasikan untuk siswa-siswa di Batam, Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Anambas dengan jumlah penerima berbeda-beda.
"Dana yang digunakan berasal dari alokasi Kementerian Pendidikan yang diadvokasi oleh Fraksi PKS DPR RI. Kami mesayangkan penggunaan bantuan tidak sesuai peruntukan tersebut," kata dia saat melakukan Reses di SD Muhammadiyah, Kabil, Batam.
Ia mengatakan, perilaku tersebut menunjukkan bahwa dalam keluarga yang menyalahgunakan dana tersebut ada ketidakjujuran.
"Harusnya kejujuran itu dimulai dari keluarga. Bisa jadi para koruptor yang ada di Indonesia karena kebiasaan di keluarganya seperti yang terjadi dalam kasus dana BSM," kata Herlini.
Herlini mengatakan dirinya melalui Fraksi PKS di DPR RI telah memperjuangkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sehingga banyak siswa bisa dibantu biaya sekolahnya.
"Kalau seperti ini kan tidak bermanfaat jadinya. Padahal pendidikan penting untuk masadepan generasi Indonesia," kata Herlini.
Menurut Herlini sejauh ini sudah ada 40 ribu siswa yang menerima dana bantuan tersebut di seluruh Kepulauan Riau.
Acara reses yang bertempat di SD Muhammadiyah, Kabil ini dihadiri oleh ratusan orang tua murid yang ingin mendengarkan penjelasan cara menyalurkan bantuan tersebut.
Masrizal, Ketua Yayasan Muhammadiyah mengatakan jumlah orang tua siswa yang hadir mencapai sekitar 700 orang, padahal perkiraan awal hanya sekitar 150 orang.
Ruangan sekolah yang dipakai untuk ruang pertemuan tak mampu menampung animo masyarakat yang hadir. Banyak diantara orang tua siswa yang berdiri di halaman sekolah karena tidak kebagian tempat.(Antara)
Editor: Dedi
Posting Komentar