Perjuangkan DBH Migas Menjadi 15 Persen & Ingin Batam Jadi Provinsi Khusus Ekonomi
Meski sudah dua periode menjadi anggota DPRD Kota Batam, Aris Hardy Halim kembali dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2014. Tetapi kali ini dia akan bertarung di tingkat pusat sebagai Caleg DPR RI Daerah pemilihan (Dapil) Kepri, dengan nomor urut tiga. Bukan tanpa alasan, suami dari HJ Rosih itu ingin “bertarung” di tingkat DPR RI. Dari kacamatanya, masih banyak hal yang harus dibenahi di seluruh wilayah Kepri, khususnya Batam. “Saya ingin Batam ini menjadi Provinsi daerah khusus ekonomi,” ujarnya kepada tim “buser” POSMETRO ketika bertandang ke Graha Pena Lantai III, kemarin. Tidak hanya itu, dirinya juga ingin Gubernur dapat mengontrol instansi vertikal yang bertugas di Kepri.“Sistem ini sebenarnya sudah di terapkan saat Batam masih di pegang oleh Otorita Batam (OB). Semuanya tunduk. Saya ingin kembalikan seperti itu lagi. Shenzhen bisa maju seribu langkah dari Batam karena meniru sistem yang di terapkan OB dulu,” jelasnya. Aris mengatakan, dengan penerapan sistem pemerintah seperti OB dulu, bukan berarti tidak ada otonomi daerahnya. Gubernur juga tidak dapat bertindak semena-mena. Karena harus mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya kepada Presiden dan DPRD. “Tetap ada otonominya. Cuma perubahannya, Gubernur dipilih langsung oleh Presiden atas usulan DPRD. Jadi tidak power full dan harus bertanggungjawab kepada Presiden dan DPRD,” ulasnya. Selain itu politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga akan berusaha untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kepri. Terutama DBH Migas yang ada di Kabupaten Natuna. “APBD Kepri sekarang ini sekitar Rp2 triliun. Dana bagi hasil Migas Kepri sekarang hanya tiga persen. Itu cuma sekitar Rp800 miliar. Padahal Natuna merupakan ladang gas terbesar di dunia. Jika saya terpilih, saya akan meminta agar DBH Migas dapat di naikan menjadi 15 persen. Sama seperti Provinsi Riau,” paparnya. Ingin tahu perubahan apa saja yang akan dilakukannya untuk membangun Provinsi ini?.
Ikuti perbicangan awak-awak POSMETRO dengan dirinya yang di rangkum dalam rubrik blak-blakan yang dirangkum Messa Haris .
Para incumbent juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Bahkan ada beberapa diantaranya mereka sudah sangat akrab dengan masyarakat Kepri. Anda yakin bisa duduk di bangku legislatif di Senayan?
Saya akui mereka itu tokoh di Batam dan Kepri. Saya juga tahu kalau tugas seorang anggota DPR RI berat. Karena harus mengemban seluruh aspirasi masyarakat Kepri. Terlebih Batam yang memiliki kebijakan-kebijakan khususan terhadap daerah ini. Tapi saya sudah mempersiapkan semuanya. Tidak hanya wawasan, saya juga menyiapkan mental dan fisik. Agar bisa fight saat pembahasan kebijakan untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Saya sendiri masih bertanya-tanya, apa yang sudah dilakukan anggota DPR RI dari Kepri, untuk Batam dan Kepri selama ini.
Anda masih bertanya-tanya mengenai kinerja mereka, terus apa yang akan Anda lakukan untuk Kepri jika terpilih?
Pasti ada. Saya juga sudah punya modal dan pengalaman. Saya punya pengalaman dua periode di DPRD Kota Batam sebagai koordinator badan anggaran (Banggar). Itu salah satu tugas anggota DPRD.
Maksudnya gimana?
Tugas anggota DPRD itu ada tiga. Diantaranya Budgeting, Controling dan Legislasi. Budgeting ini bukan hanya menganggarkan atau mendistribusikan belanja seperti pendidikan atau kesehatan. Tapi juga bagaimana mencari dana-dana agar masuk ke kas daerah. Bukan hanya dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), tetapi bagaimana kita melobi kepada pemerintah pusat agar dapat menurunkan dana bagi hasil (DBH) untuk Batam. Maka saya akan mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Kepri untuk memperjuangkan DBH yang lebih adil. Sehingga bisa dipergunakan untuk percepatan pembanguann di daerah.
Anda yakin itu bisa menjadi modal kuat Anda menuju senayan?
Ya. Saya yakin yang lain tidak punya pengalaman itu.
Kira-kira berapa besar Dana Bagi Hasil yang layaknya di terima oleh Kepri?
APBD Kepri sekarang ini sekitar Rp2 triliun. Dana bagi hasil Migas Kepri sekarang ini hanya tiga persen. Itu cuma sekitar Rp800 miliar. Padahal Natuna merupakan ladang gas terbesar di dunia. Kita cuma dapat tiga persen. Sementara Riau dapat 15 persen dari DBH. Makanya APBD Riau sekarang ini Rp9 Triliun.
Kalau gitu lebih keren Riau dong anggota DPR RI nya?
Betul. Padahal mereka (anggota DPR RI Riau) tidak ada yang menjadi Ketua Badan Anggaran. Tapi mereka ngotot. Makanya bisa dapat 15 persen.
Terus berapa seharusnya yang di dapatkan Kepri?
Minimal sama, 15 persen. Kalu di hitung sekitar Rp4 triliun lah yang seharusnya kita dapatkan. Itu tidak hanya berlaku untuk DBH Migas. Pajak juga seperti itu. Karena PPH 23 dan 29 masih di tarik pusat (Pemerintah pusat).
Sampai sekarang fasilitas FTZ belum begitu bisa di rasakan masyarakat. Apa yang bisa anda lakukan untuk itu?
Ini sudah saya suarakan. Terkait dengan regulasi, legislasi ini. Perjuangan saya ini nanti terkait dengan status FTZ. Payung hukumnya. Bahkan saya punya solusi out off the box.
Apa maksudnya?
Gambaran realnya sama seperti Shenzhen, Cina. Tahun 1984, pemerintah Shenzhen belajar ke Batam. Saat itu Batam masih di bawah kendali Otorita Batam. Belum ada Pemko Batam. Semuanya di bawah kendali Ketua Otorita Batam. Kasatlaknya disini, Ketua Otoritanya di Jakarta.
Apa yang mereka tiru waktu itu?
Semua birokrasi dan prosedur. Mulai pajak, cukai dan keamanan. Saat itu semuanya tunduk kepada Otorita. Nah itu yang di copy sama Shenzhen. Sistem itu di bawa kesana. Jadi Walikotanya memiliki kewengan penuh terhadap daerahnya. Sekarang Shenzhen seribu langkah lebih maju daripada Batam. Realnya jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya akan mengusulkan RUU (rancangan undang-undang) dalam program prolegnas DPR RI mengenai Provinsi khusus ekonomi Batam. Dimana Gubernurnya di pilih langsung oleh presiden atas usulan DPRD Provinsi dan Gubernur nantinya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pergantian. Baik itu polisinya, bea cukainya, pajaknya tentaranya atau jaksanya. Dia punya kewenangan itu. Semuanya itu di bawah kendali Gubernur.
Jadi Batam tidak maju karena ada Pemko disini?
Bukan gara-gara itu. Otonomi daerahnya kita dukung. Disana itu (Shenzhen) juga otonomi. Walikotanya di pilih oleh Gubernur atas usulan dari DPRD.
Tapi kenapa kita sering mendengar Shenzhen itu merupakan kembarannya Batam?
Kembarnya itu mungkin dari sisi FTZ nya. Tapi implementasinya belum.
Tadi anda bilang akan menjadikan Batam sebagai Provinsi khusus ekonomi dan Gubernur memiliki hak penuh terhadap instansi-instansi vertikal. Bukannya nanti membuat Gubernur menjadi sangat power full?
Tidak power full. Untuk kontrolnya kan ada DPRD. Kalau dia macam-macam usulin lagi, agar diganti oleh Presiden. Tetapi dia (Gubernur) memiliki kontrol terhadap instansi vertikal. Selama ini menurut saya banyak miss link antara kebijakan Gubernur, Walikota Batam, BP Batam dan instansi vertikal. Diantaranya Bea Cukai dan Pajak. Bahkan Gubernur saja di lawan sama Bea Cukai. Ini yang akan saya perjuangkan.
Jadi kalau mau tumbuh Batam harus berbentuk seperti Otorita dulu?
Ya. Kalau Batam mau tumbuh menjadi zona ekonomi baru seperti Shenzhen, kebijakan regulasi dan birokrasinya harus seperti itu. Kita kembali seperti dulu ke Otorita Batam. Tapi di kombinasikan dengan otonomi daerah dan di pimpin oleh Gubernur yang ditunjuk Presiden atas usulan DPRD Provinsi.
Bertanggungjawabnya langsung ke Presiden?
Bertanggungjawabnya ke Presiden dan DPRD. Karena langsung ditunjuk Presiden atas usulan DPRD.
Untuk masalah hutan lindung apa yang akan Anda lakukan?
Itu juga masuk dalam visi dan misi saya. Awal permasalahan di Batam inikan karena ada dualisme kewenangan tadi. BP punya kewenangan HPL dengan Keppres tahun 1973 dan Pemko juga mempunyai hak otonomi. Jadi masing-masing ini saling over lap mengenai kewenangan itu di lapangan. Akhirnya di langgar beberapa kesepakatan atau peraturan. Nah kalau itu di satukan pasti tidak ada over lap. Kalau Provinsi ini terbentuk, tidak akan ada lagi BP Batam. Yang ada Provinsi Batam. Kota Batam mekar kan menjadi tiga atau empat Kabupaten/Kota. Jadi akan ada Kota Batam Barat, Timur, Belakang Padang dan Kepulauan. Ini bukan omong kosong. Tahun depan Kota Batam sendiri di mekar kan menjadi 21 Kecamatan. Ini proses dan ini akan jalan.
Oh ya, Andakan sudah dua dekade menjadi wakil rakyat di Batam. Apa yang sudah Anda lakukan?
Kalau bicara tentang apa yang sudah dilakukan sejak 2004-2009 dan 2009 sampai sekarang, secara khusus tidak bisa di klaim sebagai prestasi pribadi atau fraksi. Karena itu merupakan proses bersama dalam pembahasan di DPRD. Namun dalam prosesnya untuk penyampaian aspirasi kita (DPRD) lebih kepada permasalahan pendidikan dan kesehatan. Pada saat periode 2004-2009 lalu, ada kebijakan untuk kesehatan. Yaitu pengobatan gratis. Hanya dengan menjukan KTP Batam. Masyarakat datang ke puskesmas atau ke rumah sakit umum daerah gratis untuk berobat. Walaupun sejak 2011 yang lalu, kebijakan ini di revisi oleh walikota Batam.
BIODATA Aris Hardy Halim
Nama : Aris Hardy Halim
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 29 Desember 1971
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Batam
Jabatan : Wakil Ketua III
Status : Menikah
Istri : Hj Rosih
Anak : 6
Alamat Rumah : Central Residence Nomor 6, Sukajadi, Batam
Hobi : Bulutangkis, Sepak Bola, Golf
Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Informatika
Riwayat Organisasi
1998 – 2001 : Bidang Kaderisasi DPD PK Kota Batam
2001 – 2003 : Ketua Umum DPD PK Kota Batam
2003 – 2006 : Ketua Umum DPD PKS Kota Batam 2002 – 2003 : Ketua DPC Batam Serikat Pekerja Indosat
1996 – skrg : Dewan Pendiri Yayasan Mujahidin Orchid Park
2005 – 2008 : Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP Generasi Muda Minang
2005 – 2008 : Anggota Dewan Penasehat DPD HKTI Kepri
2004 – 2009 : Wakil Ketua DPRD Kota Batam
2009 – skrg : Wakil Ketua DPRD Kota Batam
Penghargaan dan Prestasi
Masa Kerja 5 Tahun PT. Indosat tahun 1997
Masa Kerja 10 Tahun PT. Indosat tahun 2002
59 Tokoh Terpopuler Propinsi Kepri tahun 2004
Posting Komentar