Saatnya Kepri Bangun Ekonomi Berbasis Domestik

Ing. Iskandarsyah (tengah)

PKS Kepri - Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Ing. Iskandarsyah menilai sudah saatnya Kepri membangun ekonomi yang fundamental dan mandiri yang berbasis domestik. Artinya, dengan mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri. Dengan begitu, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kepri sendirinya.

"Selama ini ekonomi Kepri tumbuh tidak banyak mengandalkan kegiatan ekonomi fundamental yang berbasis kemandirian masyarakat, tetapi sangat mengandalkan modal asing dan ekspor. Sehingga, tak heran perekonomian secara global berdampak serius pada perekonomian Provinsi Kepri," ujarnya di Tanjungpinang, Rabu (9/8/2017).

Ia mengibaratkan ekonomi yang tumbuh dengan mengandalkan modal asing dan ekspor seperti balon. Jika sedikit saja bocor, maka akan kempes semuanya.

Ia melanjutkan melihat kondisi lesunya bidang industri saat ini, sudah seharusnya Pemprov Kepri menggenjot berbagai macam sektor yang berpotensi besar meningkatkan perekonomian, seperti sektor parawisata, maritim, pertanian dan perkebunan, serta Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).

Ia berharap, anjloknya perekonomian Kepri ini dapat dijadikan pengalaman yang berharga. Agar, keterpurukan tersebut menjadi harga mati yang harus dibayar dengan meningkatkan kembali gairah pembangunan perekonomian Kepulauan Riau.

Selain itu ia meminta Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri segera melakukan evaluasi kinerja Organisasi Kepala Daerah (OPD) tentang penyerapan anggaran. Hal ini menurutnya sangat penting, karena sebagaimana diketahui hingga Juli 2017 serapan APBD rata-rata hanya menyentuh angka 25-35 persen.

"Sehingga wajar di semester pertama pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 1,52 persen versi BPS," ujarnya.

Meski demikian ia tidak anti modal asing. Iskandar meyakini modal asing cukup membantu menciptakan kesejahteraan. Untuk itu ia menyoroti keterpurukan Kepri, khususnya Batam karena peran BP Batam belum optimal bahkan sampai sekarang masih terjadi dualisme yang membuat investor tidak nyaman investasi di Batam. Dualisme ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Jadi ada peran pusat juga terhadap keterpurukan ekonomi Kepri," tambahnya.

Solusinya pemerintah pusat dan daerah harus mengambil langkah serius dan cepat untuk membantu merecovery ekonomi Kepri.

Pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya di angka 1,52 persen menjadi buah bibir masyarakat. Meski ekonomi di Kepri, khususnya Batam kian sulit namun publik tidak percaya wilayah Kepri yang strategis pertumbuhan ekonominya berada di nomor buncit seluruh Indonesia. (alf)