PKS Kepri - Menyikapi defisit yang dialami Kepri, menurut Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (DPRD Kepri), Ing. Iskandarsyah ada dua sikap yang bisa lakukan, yaitu mengurangi belanja atau menambah pendapatan.
"Menyikapi defisit yang dialami Kepri, ada dua sikap yang bisa kami lakukan. Mengurangi belanja atau menambah pendapatan," tutur Iskandarsyah, Kamis (18/2) melalui Whatsapp.
Menurut legislator PKS ini di awal-awal tahun, Pemprov Kepri lebih memilih aspek pertama, yakni memangkas sejumlah alokasi belanja yang sekiranya masih bisa ditunda pengerjaannya. Sehingga anggaran yang terbatas pada tahun ini bisa dimaksimalkan untuk pengeluaran yang lebih diprioritaskan.
Ke depannya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengharapkan Pemprov Kepri bisa mulai mempertimbangkan langkah kedua (baca: menambah pendapatan) dalam mengantisipasi defisit anggaran yang cenderung datang tiba-tiba.
"Kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bisa ditambah, lambat laun kita bisa jadi provinsi yang mandiri dan tidak bergantung pada dana bagi dari pusat," ujarnya.
Wakil Ketua DPW PKS Kepri ini menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk bisa memgatasi defisit anggaran, selain mengupayakan agar pemerintah pusat segera mencairkan hutang ke pemprov Kepri sebesar Rp 399 miliar, di mana utang tersebut terdiri dari Dana Tunda Salur (DTS) Rp 228 miliar, dana transfer 2015 yang sekarang belum dicairkan sebesar Rp 171 miliar.
Selain itu dengan mengembangkan potensi kelautan, pariwisata dan perikanan. Ada juga potensi lain yang bisa dikembangkan di Kepri, yaitu potensi kepelabuhanan.
Menurut wakil rakyat dapil Kabupaten Karimun ini, letak Kepri yang strategis merupakan potensi kemaritiman yang harus dimanfaatkan. Potensi kemaritiman itu dapat digarap lantaran Kepri berbatasan dengan beberapa negara dan Selat Malaka.
Setiap hari diperkirakan sekitar 600 kapal lalu lalang di Selat Malaka. Selama ini, Singapura dan Malaysia yang memperoleh pendapatan dari parkir kapal. Pendapatan dari parkir kapal diperkirakan mencapai Rp300 miliar/tahun. Bahkan jika dikelola secara maksimal, pendapatan dari parkir kapal atau labuh jangkar dapat lebih dari Rp300 miliar/tahun.
"Ini potensi besar yang harus Kepri garap. Kepri jangan terlalu mengandalkan DBH yang semakin kecil," tutupnya.
Diolah dari berbagai sumber.
Posting Komentar