GuidePedia

0
PKS Kepri - Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak sesuai prediksi. Perencanaannya Rp 351 miliar, ternyata realisasinya hanya dapat Rp 12 miliar di tahun 2016.  Lantas bagaimana cara untuk menurutupi defisit anggarannya mengingat APBD Kepri tetap diangka 3,056 triliun?

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing. Iskandarsyah di Tanjungpinang, Selasa (9/2) menyatakan ada beberapa cara untuk bisa menutupi defisit APBD, selain mengurangi biaya perjalanan dinas, ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu mengupayakan agar pemerintah pusat segera mencairkan hutang ke pemprov Kepri sebesar Rp 399 miliar. Utang tersebut terdiri dari Dana Tunda Salur (DTS) Rp 228  miliar, dana transfer 2015 yang sekarang belum dicairkan sebesar Rp 171 miliar.

“Hingga saat ini pemerintah pusat masih punya hutang yang belum dibayarkan,” ujar Iskandar yang juga Wakil Ketua DPW PKS Kepri ini.

Untuk itu Iskandar berharap Pemprov Kepri bisa maksimal dalam melakukan lobi agar dana yang masih mengendap di pemerintah pusat segera direalisasikan.

Selain itu, Iskandar juga masih memiliki ide lain agar bisa mengurangi defisit anggaran yaitu dengan mengembangkan potensi kelautan, pariwisata dan perikanan. Ada juga potensi lain yang bisa dikembangkan di Kepri, yaitu potensi kepelabuhanan.

Menurut wakil rakyat dapil Kabupaten Karimun ini, letak Kepri yang strategis merupakan potensi kemaritiman yang harus dimanfaatkan. Potensi kemaritiman itu dapat digarap lantaran Kepri berbatasan dengan beberapa negara dan Selat Malaka.

Setiap hari diperkirakan sekitar 600 kapal lalu lalang di Selat Malaka. Selama ini, Singapura dan Malaysia yang memperoleh pendapatan dari parkir kapal. Pendapatan dari parkir kapal diperkirakan mencapai Rp300 miliar/tahun. Bahkan jika dikelola secara maksimal, pendapatan dari parkir kapal atau labuh jangkar dapat lebih dari Rp300 miliar/tahun. 

"Ini potensi besar yang harus Kepri garap. Kepri jangan terlalu mengandalkan DBH yang semakin kecil," tutupnya. (isy)

Post a Comment

 
Top