PKS Kepri - Jaksa Agung, HM Prasetyo diingatkan untuk tetap melakukan eksekusi
terhadap para narapidana mati sesuai dengan perencanaan yang ada.
Termasuk, terhadap dua warga Australia yang terlibat dalam sindikat Bali
Nine
"Jangan ada penundaan, apalagi tukar menukar tahanan. Hal ini untuk menunjukkan kedaulatan hukum Indonesia," ujar Anggota komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al-Habsyi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (4/3) malam.
Mengapa Aboe mengatakan demikian, sebab hukum Indonesia tak mengenal model tukar menukar tahanan seperti yang diusulkan Australia.
"Yang terpenting, ketegasan pemerintah akan berpengaruh pada efek jera pada para bandar narkoba. Jika presiden dan pemerintah terlihat lembek dalam menyikapi berbagai intervensi dari luar negeri, maka hal itu akan menjadi angin segar untuk para bandar narkoba," ujarnya.
Akibatnya, sambung Aboe lagi, efek jera dari hukuman mati akan berasa hambar.
"Jadi tak lagi menakutkan dan tak membawa efek jera lagi," tandasnya.
"Jangan ada penundaan, apalagi tukar menukar tahanan. Hal ini untuk menunjukkan kedaulatan hukum Indonesia," ujar Anggota komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al-Habsyi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (4/3) malam.
Mengapa Aboe mengatakan demikian, sebab hukum Indonesia tak mengenal model tukar menukar tahanan seperti yang diusulkan Australia.
"Yang terpenting, ketegasan pemerintah akan berpengaruh pada efek jera pada para bandar narkoba. Jika presiden dan pemerintah terlihat lembek dalam menyikapi berbagai intervensi dari luar negeri, maka hal itu akan menjadi angin segar untuk para bandar narkoba," ujarnya.
Akibatnya, sambung Aboe lagi, efek jera dari hukuman mati akan berasa hambar.
"Jadi tak lagi menakutkan dan tak membawa efek jera lagi," tandasnya.
sumber : rmol.co
Posting Komentar