Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD Batam, Ricky Indrakari kepada Batam Pos, Minggu (12/1). Ia mengungkapkan, kalau program BPJS bisa jalan nantinya, akan menghemat APBD Batam untuk kesehatan hingga Rp20 miliar.
Suasana pendaftaran BPJS di Batam.
foto: cecep mulyana / batampos
foto: cecep mulyana / batampos
“Wajar kalau ada pro kontra seputar pemberlakuan BPJS karena masih dalam masa transisi. Program ini kan baru bertransformasi. Untuk Batam sendiri, biaya kesehatan untuk memback-up masyarakat miskin sebanyak 20 masyarakat miskin melalui program SKTM memerlukan anggaran dari APBD sebesar Rp24 miliar pertahun. Namun kalau 20 warga penerima SKTM ini dialihkan atau diikutkan ke BPJS, maka pemerintah tak perlu mengeluarkan biaya pertahunnya Rp24 miliar,” ujarnya.
Cukup Rp4,5 miliar sudah cukup untuk mengkaver kesehatan 20 ribu masyarakat miskin di Batam selama setahun untuk pembayaran premi BPJS. Artinya sisa anggaran sebesar Rp20 miliar itu bisa digunakan untuk mendukung kelancaran program BPJS agar masyarakat bisa dilayani secara maksimal dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh RS di Batam.
“Seperti apa bentuk untuk mendukung kelancaran BPJS? Sisa anggaran sebesar Rp20 miliar, bisa digunakan untuk memberikan insentif dokter spesialis yang berpraktek di RS menangani masyarakat pengguna BPJS, bisa digunakan untuk membeli atau melengkapi alat kesehatan di seluruh Puskesmas yang ada, bisa juga digunakan untuk menambah tenaga medis atau dokter,” terang anggota DPRD Batam dari fraksi PKS yang dikenal paling vokal di komisi IV ini.
Untuk mendukung program BPJS di Batam serta pelayanannya yang maksimal kepada masyarakat, Ricky menegaskan, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Harus ada dukungan dari pemerintah Kota Batam serta RS yang ada.
“BPJS ini sifatnya universal health corporate yang bersifat wajib. Daerah harusnya bisa mendukung transformasi pelaksanaannya. Besok (hari ini) komisi IV akan menyurati Walikota Batam untuk membicarakan mengenai BPJS. Kalau tak ada halangan Kamis kami akan mengundang Walikota, Dinkes, Dinsos, kepala BPJS serta manajemen RS untuk menyusus roadmap tahapan BPJS agar bisa terlaksana di masyarakat dengan baik dan tak ada yang merasa dirugikan misalnya untuk dokter yang merasa biaya klaim yang didapatnya sangat kecil,” terang Ricky.
Khusus pelayanan kepada masyarkat, Ricky mengatakan, sisa anggaran sebesar Rp20 miliar untuk kesehatan itu bisa dialihkan untuk memberikan intensif kepada dokter yang ada di RS. Artinya kalau para dokter sudah mendapatkan insentif yang sesuai dari sisa APBD, maka tak ada alasan lagi bagi dokter untuk tak melayani masyarakat dalam hal medis dengan maksimal.
“Coba kalau sisa anggaran itu digunakan untuk memberikan insentif dokter, menambah atau melengkapi peralatan medis di seluruh Puskesmas, maka 144 diagnosa yang masuk dalam BPJS, bisa terkaver atau ditangani Puskesmas dulu tanpa harus langsung ke RS,” tegas Ricky.
Tak hanya para dokter saja yang mengeluhkan kecilnya premi yang didapat dari BPJS. Sejumlah perusahaan farmasi pun mulai cemas. Pasalnya untuk program BPJS, hanya mewajibkan penggunaan obat generik saja. Otomatis obat paten yang dijual atau dipasarkan oleh farmasi, oplah penjualannya akan berpengaruh turun.
Namun, hal itu sangat positif untuk mengurangi atau meminimalisir bentuk manipulasi kerjasama antara perusahaan farmasi penyedia obat dengan dokter yang selama ini berjalan. Sehingga dampaknya pengobatan atau harga obat jadi mahal. (gas) (batampos.co.id)
Posting Komentar