"Menurut saya karena ini kan menjelang pemilu, tentu motif-motif politik ada. Tapi siapa yang punya motif-motif politik, silakan wartawan yang menilai," ujar Sohibul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).
Ketika ditanya apakah motif kenaikan harga gas elpiji dan kemudian diiringi kebijakan penurun harga adalah pencitraan, Sohibul tidak menampiknya.
"Ini pencitraan lah. Yang nampak paling jelas motif politik ya elpiji ini," tegas elit PKS ini.
Lebih lanjut, pencitraan pemerintah SBY dengan kebijakan kenaikan harga gas elpiji lau diturunkan merupakan taktik untuk meraup simpati rakyat. Sehingga nantinya elektabilitas partai penguasa bisa terdongkrak.
"Iya itulah maksudnya, seperti itu," tegasnya.
Sohibul menjelaskan, sebelum kenaikan harga gas elpiji terlebih dahulu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan itu pun saham terbesar dimiliki oleh pemerintah.
"Itu kan seharusnya seperti mekanisme RUPS, RUPS itu siapa yang memegang saham dominan, kan pemerintah," jelas Sohibul.
"Jadi kalau pemerintah bilang tak tahu menahu, menurut saya itu naif. Lebih baik perbaiki saja. Jangan kemudian menyalahkan yang lain," lanjutnya.
Jika kenaikan gas elpiji ini mencapai 40-60 persen, lanjut Sohibul, akan memiliki dampak yang demikian dahsyat dan tekanan bagi inflasi.
Namun secara prinsip, kata Sohibul, kalau berbicara tentang perlunya pertamina menaikkan sebagaimana rekomendasi BPK adalah hal yang logis. Tetapi tidak sampai melangit kenaikannya.
"Itu menurut saya memang sesuatu yang logis dinaikkan. Tetapi persoalannya, BPK tak mengatur masalah teknis. Di titik inilah yang menurut saya, terletak kesalahan pertamina," tutupnya. (merdeka.com)
Posting Komentar